Pilih Darurat Sipil, Jokowi Bisa Saja Tidak Percaya Dukungan DPR

Presiden Joko Widodo diduga ingin mempertahankan kekuasaan lantaran ragu dengan pendukungnya di parlemen, sehingga akan memberlakukan darurat sipil.

Jokowi memutuskan darurat sipil ketimbang karantina wilayah kalau kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak ampuh atasi pandemik virus corona (Covid-19).

Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengatakan, dugaan itu muncul lantaran penanganan wabah tidak mengenal istilah darurat sipil dalam menanganinya.

"Dalam kasus ini kan tidak ada darurat sipil. Tidak ada sipil dan militer dalam hal Covid-19," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (31/3).

Kebijakan darurat sipil diambil atau dijalankan ketika penguasa memiliki ketakutan akan adanya huru-hara yang berpotensi menjatuhkan kekuasaan.

"Bisa jadi (ingin mempertahankan kekuasaan), tapi yang sangat dekat adalah takut ada huru-hara. Sehingga pemerintahan terancam," katanya.

Menurutnya, yang diperlukan rakyat Indonesia saat ini darurat kesehatan. Dimana, istana juga terancam akibat Covid-19 yang dapat menyerang siapa saja.

"Harusnya tidak perlu darurat sipil. Kalaupun diperlukan maka darurat sipil dan militer sekaligus. Karena Covid-19 tidak hanya dapat menjangkau sipil saja. Apa iya karena dia TNI dan Polri lalu kebal? Makanya saya tidak setuju darurat sipil, Istana juga darurat loh," tegas Saiful.