Dua Fakta Di Balik Darurat Sipil: Lari Dari Tanggung Jawab Dan Berperang Lawan Rakyat

Presiden Joko Widodo mau berperang dengan rakyat lapar, bukan berperang melawan virus corona (Covid-19) jika melakukan darurat sipil.

Demikian disampaikan aktivis muda Muhammadiyah, Amirullah Hidayat menanggapi keputusan Jokowi terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan kalau keadaan memburuk dapat menuju Darurat Sipil.

"Tindakan darurat sipil yang akan diambil Jokowi adalah suatu tindakan paling bodoh jika sempat dilakukan," kata Amirullah Hidayat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (31/3).

Memang, Presiden Soekarno pernah mengeluarkan kebijakan darurat sipil. Darurat sipil memang sangat dibutuhkan saat itu, karena situasi dan kondisi masih dalam keadaan perang dengan pemberontakan.

"Tetapi ini bukan keadaan perang, melainkan hanya melawan virus, jadi tidak layak diadakan darurat sipil," terang Amirullah Hidayat.

Ditegaskannya lagi, kalau kebijakan darurat sipil yang diambil berarti Jokowi mau berperang melawan rakyat yang lapar, bukan berperang melawan corona.

"Juga, darurat sipil menunjukkan pemerintah menolak bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat di tengah pandemik saat ini," demikian Amirullah Hidayat.

Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun, sebelumnya mengatakan, harusnya dalam kondisi wabah yang terus meluas, peraturan yang digunakan adalah UU 6/2018, setelah kebijakan PSBB adalah karantina wilayah, tidak lompat ke darurat sipil.