Berita

Ekonomom Indef, Enny Sri Hartati/Net

Politik

Indef: Setiap Kebijakan Akan Berdampak Terhadap Ekonomi Yang Lebih Besar

SELASA, 31 MARET 2020 | 09:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pakar ekonomi dari Institute Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengingatkan pemerintah bahwa yang harus dilakukan adalah pencegahan dalam penanganan wabah Covid-19. Bukan mementingkan aspek ekonomi.

“Seharusnya konsen pemerinta menyelesaikan masalah kesehatannya, kenapa tiba-tiba kok malah ekonomi duluan?” ujar Enny kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (31/3).

Kebijakan darurat sipil atau pembatasan sosial skala besar akan sia-sia jika pemerintah tidak mampu mengatasi atau melakukan upaya pencegahan yang matang. Maka, setiap kebijakan yang dikeluarkan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.


“Selama aturan tidak punya korelasi yang signifikan terhadap pengendalian Covid-19, maka itu bisa dan punya dampak ekonomi yang besar. Selama kebijakan itu tidak efektif, kebijakan darurat sipil atau lainnya tidak akan berefek pada (penanganan) Covid-19,” jelasnya.

Soal keputusan pemerintah yang tidak mengeluarkan kebijakan karantina wilayah dan lebih memilih untuk menerapkan darurat sipil, menurut Enny, ada konsekuensi ekonomi yang dipikul pemerintah.

“Jaga jarak atau sosial distancing maksimal enggak? Pemerintah tidak mau karantina wilayah karena harus memberikan kompensasi kepada masyarakat, kalau darurat sipil nothing. Saya kelaparan, siapa yang bertanggung jawab? Ini enggak konsisten,” tegasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya