Wabah Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah memporakporandakan aktivitas ekonomi dan rencana pembangunan nasional yang telah disusun oleh pemerintah.
Begitu kata Pemerhati Agraria dan Pertanian Syaiful Bahari lewat keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (30/3).
“Sebagian besar perkantoran tutup tak terkecuali pusat perdagangan. Apalagi dengan adanya kebijakan
lockdown sendiri-sendiri oleh pemerintah daerah. Hal ini akan membuat ekonomi masyarakat semakin terjun bebas,†ujar Syaiful.
Syaiful Bahari mengatakan fenomena arus balik pekerja informasi perkotaan ke desa di tengah merebaknya virus corona ini menjadi pilihan masyarakat karena pusat ekonomi tutup.
“Sementara mereka butuh makan dan bayar sewa kontrakan. Jadi pemerintah tidak bisa paksakan mereka tetap tinggal di kota-kota besar,†katanya.
“Namun ketika kembali ke desa masalahnya adalah mereka tidak mempunyai pekerjaan lagi. Sektor pertanian yang ada sudah penuh sesak dan lahan pertanian terbatas,†tambahnya.
Selain itu, lanjut Syaiful, beban rumah tangga desa untuk memberi makan keluarga dan kerabatnya makin bertambah. Cadangan pangan di desa makin menipis seiring bertambahnya jumlah penduduk desa yang pulang kampung.
“Pemerintah perlu cepat mengantisipasi situasi ini dengan membuat kebijakan pemanfaatan lahan terlantar atau lahan yang tidak maksimal digarap oleh pemiliknya untuk ditanami tanaman pangan atau hortikultura jangka pendek. Hasilnya mereka bisa makan sendiri atau dijual ke pasar sehingga roda perekonomian desa tetap bisa berputar,†bebernya.
Menurutnya, masih banyak lahan BUMN atau lahan swasta yang belum terpakai, sebaiknya diserahkan kepada para petani agar dikelola dengan baik untuk dapat menghidupkan hajat keluarga mereka, seperti yang dilakukan pada era Presiden ke-3 BJ Habibie.
“Kebijakan ini juga pernah diterapkan ketika krisis 1998 oleh Presiden Habibie. Karena itu Presiden Jokowi juga harus mengambil langkah cepat untuk antisipasi krisis ini,†tandasnya.
