Gagal Paham Pemerintah Maknai Pandemik Corona Dengan Darurat Sipil

Wacana kebijakan darurat sipil dinilai tak relevan dengan situasi pandemik Covid-19 yang dihadapi Indonesia. Alih-alih darurat sipil, yang terjadi saat ini justru darurat kesehatan yang mengancam keselamatan warga negara.

"Yang kita butuhkan darurat kesehatan nasional. Darurat kesehatan bertujuan memastikan kondisi kesehatan masyarakat yang terancam," tegas Komisioner Komnas HAM RI, Choirul Anam dalam keterangannya, Senin (30/3).

Adapun darurat sipil dan kesehatan sangat berbeda jauh. Ia menjelaskan, tujuan dari darurat sipil biasanya untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dengan tertib. Sedangkan darurat kesehatan lebih kepada menjamin perlindungan dari negara.

"Dari prespektif tujuan saja berbeda jauh," sesal Choirul Anam.

Untuk saat ini, ia berpandangan yang paling dibutuhkan adalah solidaritas sosial dan kerja sama yang serius dari semua pihak. Termasuk masyarakat yang tidak terdampak Covid-19 kepada sesamanya mesti ditingkatkan.

"Oleh karenanya, dalam situasi Covid-19 yang terus meningkat, belum maksimalnya sarana prasana yang digunakan memerangi Covid-19 ini, harusnya darurat kesehatan," tegasnya.

"Misalkan mendorong keaktifan perangkat pemerintahan terkecil, seperti RT dan RW termasuk Puskesmas menjadi garda komunikasi terdepan dan lain-lain. Paradigma penyelesaian dan exit strateginya berbeda, ancamannya juga berbeda," demikian Choirul Anam.