Berita

Fahira Idris/RMOL

Politik

Evaluasi Secara Cepat Dan Berkala, Kunci Kemenangan Melawan Covid-19

SENIN, 30 MARET 2020 | 17:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Seluruh dunia sedang berperang melawan virus corona baru (Covid-19) asal Wuhan, China, yang telah merenggut banyak nyawa. Tentu butuh strategi yang jitu untuk bisa memenangkan 'peperangan' ini.

Menurut anggota DPD RI, Fahira Idris, tantangan terbesar dalam perjuangan melawan Covid-19 adalah kecepatan dan ketepatan waktu. Untuk itu, berbagai strategi atau kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah harus terus dievaluasi secara cepat dan berkala.

Melalui evaluasi yang cepat dan berkala, akan ditemukan sejauh mana efektivitas strategi Pemerintah menghadapi Covid-19 selama ini.


“Semua opsi harus disiapkan, termasuk jika berdasarkan evaluasi strategi pembatasan jarak ternyata kurang efektif, maka opsi lain harus dipertimbangkan. Misalnya karantina wilayah secara selektif, terutama wilayah yang menjadi epicenter penyebaran virus,” jelas Fahira Idris kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/3).

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini menambahkan, agar masyarakat tidak panik dan tetap tenang maka semua opsi tersebut harus melewati persiapan yang matang.

Termasuk jika mengambil opsi Karantina Wilayah, maka harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah terutama menjamin ketersedian kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan dasar lainnya.

Toh Fahira Idris menyakini Pemerintah terus berusaha sekuat tenaga dan mengerahkan semua sumber daya agar bisa memenangkan ‘peperangan’ melawan Covid-19.

Nah, agar semua energi dan semua sumber daya bisa maksimal, evaluasi terus menerus terhadap berbagai kebijakan dan aksi ‘perang’ melawan Covid-19 menjadi sangat penting.

“Dalam bencana wabah seperti ini, semua opsi, strategi, bahkan skenario terburuk sekalipun harus kita siapkan, demi bisa memenangkan perang melawan penyebaran Covid-19. Sekali lagi evaluasi secara cepat dan berkala menjadi kuncinya,” pungkas Senator Jakarta ini.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya