Berita

Sya'roni (tengah)/Net

Bisnis

Pemerintah Bisa Amalkan Solusi Rizal Ramli, Relokasi Anggaran Rp 700 Triliun Untuk Atasi Corona

SENIN, 30 MARET 2020 | 12:33 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Korban akibat wabah virus corona (Covid-19) semakin hari semakin melonjak secara signifikan. Semestinya hal tersebut yang menjadi prioritas utama pemerintah Presiden Joko Widodo.

"Sedangkan hal-hal lain dikesampingkan dulu, termasuk rencana membangun infrastruktur dan ibukota baru," kata aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/3).

"Nyawa rakyat lebih penting dari segala-galanya. Tanggalkan dulu ambisi pribadi yang belum tentu bermanfaat buat rakyat. Ibukota baru bisa dipikirkan lagi setelah wabah corona meninggal," lanjut dia.


Saat ini, seluruh daya upaya harus dicurahkan untuk mengatasi corona. Jangan jadikan corona untuk aji mumpung untuk utang ke IMF/World Bank. Pengalaman krisis ekonomi 1997/1998 harus dijadikan pembelajaran jangan sampai jatuh lagi dalam lilitan utang IMF.

"Pemerintah bisa melaksanakan solusi yang ditawarkan ekonom senior Dr. Rizal Ramli. Itu jelas ada duit besar milik sendiri jadi tidak perlu utang. Dari relokasi anggaran infrastruktur Rp. 430 triliun dan dari SAL/Silpa Rp. 270 triliun. Total Rp. 700 triliun," ujar Sya'roni.

Menurutnya, jika teriakan pengamat dan politisi tidak digubris pemerintah dan pemerintah masih ngotot membangun ibukota baru, tampaknya solusi referendum online perlu menjadi alternatif.

Lewat rerendum tersebut, bisa ditanya kepada rakyat, apakah dana tersebut lebih baik untuk membangun infrastruktur/ibukota baru atau untuk mengatasi wabah corona termasuk subsidi pangan atau sembako untuk rakyat.

"Saya yakin, 99 persen rakyat akan menjawab pilihan kedua, yakni dana Rp. 700 triliun lebih tepat untuk mengatasi corona," demikian Sya'roni.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya