Berita

Sya'roni (tengah)/Net

Bisnis

Pemerintah Bisa Amalkan Solusi Rizal Ramli, Relokasi Anggaran Rp 700 Triliun Untuk Atasi Corona

SENIN, 30 MARET 2020 | 12:33 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Korban akibat wabah virus corona (Covid-19) semakin hari semakin melonjak secara signifikan. Semestinya hal tersebut yang menjadi prioritas utama pemerintah Presiden Joko Widodo.

"Sedangkan hal-hal lain dikesampingkan dulu, termasuk rencana membangun infrastruktur dan ibukota baru," kata aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/3).

"Nyawa rakyat lebih penting dari segala-galanya. Tanggalkan dulu ambisi pribadi yang belum tentu bermanfaat buat rakyat. Ibukota baru bisa dipikirkan lagi setelah wabah corona meninggal," lanjut dia.


Saat ini, seluruh daya upaya harus dicurahkan untuk mengatasi corona. Jangan jadikan corona untuk aji mumpung untuk utang ke IMF/World Bank. Pengalaman krisis ekonomi 1997/1998 harus dijadikan pembelajaran jangan sampai jatuh lagi dalam lilitan utang IMF.

"Pemerintah bisa melaksanakan solusi yang ditawarkan ekonom senior Dr. Rizal Ramli. Itu jelas ada duit besar milik sendiri jadi tidak perlu utang. Dari relokasi anggaran infrastruktur Rp. 430 triliun dan dari SAL/Silpa Rp. 270 triliun. Total Rp. 700 triliun," ujar Sya'roni.

Menurutnya, jika teriakan pengamat dan politisi tidak digubris pemerintah dan pemerintah masih ngotot membangun ibukota baru, tampaknya solusi referendum online perlu menjadi alternatif.

Lewat rerendum tersebut, bisa ditanya kepada rakyat, apakah dana tersebut lebih baik untuk membangun infrastruktur/ibukota baru atau untuk mengatasi wabah corona termasuk subsidi pangan atau sembako untuk rakyat.

"Saya yakin, 99 persen rakyat akan menjawab pilihan kedua, yakni dana Rp. 700 triliun lebih tepat untuk mengatasi corona," demikian Sya'roni.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya