Berita

Sya'roni (tengah)/Net

Bisnis

Pemerintah Bisa Amalkan Solusi Rizal Ramli, Relokasi Anggaran Rp 700 Triliun Untuk Atasi Corona

SENIN, 30 MARET 2020 | 12:33 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Korban akibat wabah virus corona (Covid-19) semakin hari semakin melonjak secara signifikan. Semestinya hal tersebut yang menjadi prioritas utama pemerintah Presiden Joko Widodo.

"Sedangkan hal-hal lain dikesampingkan dulu, termasuk rencana membangun infrastruktur dan ibukota baru," kata aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/3).

"Nyawa rakyat lebih penting dari segala-galanya. Tanggalkan dulu ambisi pribadi yang belum tentu bermanfaat buat rakyat. Ibukota baru bisa dipikirkan lagi setelah wabah corona meninggal," lanjut dia.


Saat ini, seluruh daya upaya harus dicurahkan untuk mengatasi corona. Jangan jadikan corona untuk aji mumpung untuk utang ke IMF/World Bank. Pengalaman krisis ekonomi 1997/1998 harus dijadikan pembelajaran jangan sampai jatuh lagi dalam lilitan utang IMF.

"Pemerintah bisa melaksanakan solusi yang ditawarkan ekonom senior Dr. Rizal Ramli. Itu jelas ada duit besar milik sendiri jadi tidak perlu utang. Dari relokasi anggaran infrastruktur Rp. 430 triliun dan dari SAL/Silpa Rp. 270 triliun. Total Rp. 700 triliun," ujar Sya'roni.

Menurutnya, jika teriakan pengamat dan politisi tidak digubris pemerintah dan pemerintah masih ngotot membangun ibukota baru, tampaknya solusi referendum online perlu menjadi alternatif.

Lewat rerendum tersebut, bisa ditanya kepada rakyat, apakah dana tersebut lebih baik untuk membangun infrastruktur/ibukota baru atau untuk mengatasi wabah corona termasuk subsidi pangan atau sembako untuk rakyat.

"Saya yakin, 99 persen rakyat akan menjawab pilihan kedua, yakni dana Rp. 700 triliun lebih tepat untuk mengatasi corona," demikian Sya'roni.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya