Berita

Sya'roni (tengah)/Net

Bisnis

Pemerintah Bisa Amalkan Solusi Rizal Ramli, Relokasi Anggaran Rp 700 Triliun Untuk Atasi Corona

SENIN, 30 MARET 2020 | 12:33 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Korban akibat wabah virus corona (Covid-19) semakin hari semakin melonjak secara signifikan. Semestinya hal tersebut yang menjadi prioritas utama pemerintah Presiden Joko Widodo.

"Sedangkan hal-hal lain dikesampingkan dulu, termasuk rencana membangun infrastruktur dan ibukota baru," kata aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/3).

"Nyawa rakyat lebih penting dari segala-galanya. Tanggalkan dulu ambisi pribadi yang belum tentu bermanfaat buat rakyat. Ibukota baru bisa dipikirkan lagi setelah wabah corona meninggal," lanjut dia.


Saat ini, seluruh daya upaya harus dicurahkan untuk mengatasi corona. Jangan jadikan corona untuk aji mumpung untuk utang ke IMF/World Bank. Pengalaman krisis ekonomi 1997/1998 harus dijadikan pembelajaran jangan sampai jatuh lagi dalam lilitan utang IMF.

"Pemerintah bisa melaksanakan solusi yang ditawarkan ekonom senior Dr. Rizal Ramli. Itu jelas ada duit besar milik sendiri jadi tidak perlu utang. Dari relokasi anggaran infrastruktur Rp. 430 triliun dan dari SAL/Silpa Rp. 270 triliun. Total Rp. 700 triliun," ujar Sya'roni.

Menurutnya, jika teriakan pengamat dan politisi tidak digubris pemerintah dan pemerintah masih ngotot membangun ibukota baru, tampaknya solusi referendum online perlu menjadi alternatif.

Lewat rerendum tersebut, bisa ditanya kepada rakyat, apakah dana tersebut lebih baik untuk membangun infrastruktur/ibukota baru atau untuk mengatasi wabah corona termasuk subsidi pangan atau sembako untuk rakyat.

"Saya yakin, 99 persen rakyat akan menjawab pilihan kedua, yakni dana Rp. 700 triliun lebih tepat untuk mengatasi corona," demikian Sya'roni.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya