Berita

Sya'roni (tengah)/Net

Bisnis

Pemerintah Bisa Amalkan Solusi Rizal Ramli, Relokasi Anggaran Rp 700 Triliun Untuk Atasi Corona

SENIN, 30 MARET 2020 | 12:33 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Korban akibat wabah virus corona (Covid-19) semakin hari semakin melonjak secara signifikan. Semestinya hal tersebut yang menjadi prioritas utama pemerintah Presiden Joko Widodo.

"Sedangkan hal-hal lain dikesampingkan dulu, termasuk rencana membangun infrastruktur dan ibukota baru," kata aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/3).

"Nyawa rakyat lebih penting dari segala-galanya. Tanggalkan dulu ambisi pribadi yang belum tentu bermanfaat buat rakyat. Ibukota baru bisa dipikirkan lagi setelah wabah corona meninggal," lanjut dia.


Saat ini, seluruh daya upaya harus dicurahkan untuk mengatasi corona. Jangan jadikan corona untuk aji mumpung untuk utang ke IMF/World Bank. Pengalaman krisis ekonomi 1997/1998 harus dijadikan pembelajaran jangan sampai jatuh lagi dalam lilitan utang IMF.

"Pemerintah bisa melaksanakan solusi yang ditawarkan ekonom senior Dr. Rizal Ramli. Itu jelas ada duit besar milik sendiri jadi tidak perlu utang. Dari relokasi anggaran infrastruktur Rp. 430 triliun dan dari SAL/Silpa Rp. 270 triliun. Total Rp. 700 triliun," ujar Sya'roni.

Menurutnya, jika teriakan pengamat dan politisi tidak digubris pemerintah dan pemerintah masih ngotot membangun ibukota baru, tampaknya solusi referendum online perlu menjadi alternatif.

Lewat rerendum tersebut, bisa ditanya kepada rakyat, apakah dana tersebut lebih baik untuk membangun infrastruktur/ibukota baru atau untuk mengatasi wabah corona termasuk subsidi pangan atau sembako untuk rakyat.

"Saya yakin, 99 persen rakyat akan menjawab pilihan kedua, yakni dana Rp. 700 triliun lebih tepat untuk mengatasi corona," demikian Sya'roni.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya