Jokowi Harus Jalankan Politik Anggaran Adaptif, Setop Program Infrastruktur Dan Ibukota Baru

Presiden Joko Widodo harus berani menghentikan program infrastruktur, termasuk pemindahan ibukota baru. Dana dari program tersebut kemudian bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan warga dan karantina wilayah bisa dilakukan.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/3).

Dedi mengatakan, lockdown daerah zona merah merupakan hal yang paling prioritas untuk segera dilakukan oleh pemerintah pusat agar virus corona baru atau Covid-19 tidak menjalar.

"Desakan paling prioritas dengan kondisi saat ini adalah lockdown,” ujarnya.

Adapun hal yang perlu diperhatikan saat lockdown adalah pemenuhan kebutuhan warga negara. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah pusat bisa menghentikan program infrastruktur yang sedang berjalan, termasuk rencana memindah ibukota.

“Dananya kemudian dialihkan ke masyarakat, termasuk menghentikan alokasi anggaran ibukota baru," jelas Dedi.

Presiden Jokowi harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi Indonesia saat ini yang tengah membutuhkan anggaran yang besar. Sehingga, anggaran yang ada harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik untuk menyelamatkan rakyat.

"Presiden harus menjalankan politik anggaran dengan adaptif, mengikuti ego pembangunan fisik, dan mengenyampingkan manusia adalah tindakan fasis," pungkas Dedi.