Berita

Sekjen PAN Eddy Soeparno (kiri)/Net

Politik

Sekjen PAN: Program Stimulus Ekonomi Indonesia Harus Masif Seperti Negara Tetangga

SENIN, 30 MARET 2020 | 07:22 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Program stimulus Indonesia harus lebih masif dan signifikan bagi dunia usaha. Stimulus ekonomi senilai Rp 158,2 triliun atau 0,9 persen dari PDB yang diberikan tidak akan signifikan dalam menggiatkan roda perekonomian di tengah wabah Covid-19.

Begitu terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno yang pernah berkecimpung di dunua perbankan dan keuangan internasional, kepada wartawan, Senin (30/3).

Dia lantas membandingkan dengan negara tetangga yang dengan besar-besaran menggelontorkan uang. Seperti paket stimulus Malaysia Rp 1.000 triliun (18 persen dari PDB), Singapura Rp 62 triliun (11 persen dari PDB) bahkan Thailand Rp 260 triliun (3 persen dari PDB).


“Jadi program stimulus berikutnya harus lebih masif dan signifikan agar mampu menjangkau masyarakat dan dunia usaha yang nyaris mati suri," jelasnya.

Eddy Soeparno mengurai bahwa masalah ekonomi yang dihadapi bukan sekadar mempertahankan daya beli masyarakat, tapi juga menyuntikkan likuiditas ke dunia usaha. Dengan begitu, perusahaan mampu mempertahankan pekerjanya dan mengurangi resiko PHK massal.

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini menyebut bahwa elebaran defisit APBN di atas 3 persen tidak akan bisa dihindari. Ini lantaran rakyat butuh dana tunai untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.

"Karena itu, pemberian bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat perlu disegerakan dan pelaksanaannya harus mudah, tidak bertele-tele dan tepat sasaran," ujarnya.

Mantan Direktur Investasi Merrill Lynch untuk Asia Pasifik ini mengatakan bahwa resesi dan penciutan ekonomi nasional memang tidak bisa dihindari. Tapi tindakan cepat dengan meluncurkan paket stimulus yang masif, Indonesia bisa mereduksi dampaknya.

“Pilihan ini jauh lebih baik ketimbang risiko terjadinya krisis ekonomi dan krisis sosial yang tentu sulit untuk pulih kembali," pungkasnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya