Berita

Sekjen PAN Eddy Soeparno (kiri)/Net

Politik

Sekjen PAN: Program Stimulus Ekonomi Indonesia Harus Masif Seperti Negara Tetangga

SENIN, 30 MARET 2020 | 07:22 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Program stimulus Indonesia harus lebih masif dan signifikan bagi dunia usaha. Stimulus ekonomi senilai Rp 158,2 triliun atau 0,9 persen dari PDB yang diberikan tidak akan signifikan dalam menggiatkan roda perekonomian di tengah wabah Covid-19.

Begitu terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno yang pernah berkecimpung di dunua perbankan dan keuangan internasional, kepada wartawan, Senin (30/3).

Dia lantas membandingkan dengan negara tetangga yang dengan besar-besaran menggelontorkan uang. Seperti paket stimulus Malaysia Rp 1.000 triliun (18 persen dari PDB), Singapura Rp 62 triliun (11 persen dari PDB) bahkan Thailand Rp 260 triliun (3 persen dari PDB).


“Jadi program stimulus berikutnya harus lebih masif dan signifikan agar mampu menjangkau masyarakat dan dunia usaha yang nyaris mati suri," jelasnya.

Eddy Soeparno mengurai bahwa masalah ekonomi yang dihadapi bukan sekadar mempertahankan daya beli masyarakat, tapi juga menyuntikkan likuiditas ke dunia usaha. Dengan begitu, perusahaan mampu mempertahankan pekerjanya dan mengurangi resiko PHK massal.

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini menyebut bahwa elebaran defisit APBN di atas 3 persen tidak akan bisa dihindari. Ini lantaran rakyat butuh dana tunai untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.

"Karena itu, pemberian bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat perlu disegerakan dan pelaksanaannya harus mudah, tidak bertele-tele dan tepat sasaran," ujarnya.

Mantan Direktur Investasi Merrill Lynch untuk Asia Pasifik ini mengatakan bahwa resesi dan penciutan ekonomi nasional memang tidak bisa dihindari. Tapi tindakan cepat dengan meluncurkan paket stimulus yang masif, Indonesia bisa mereduksi dampaknya.

“Pilihan ini jauh lebih baik ketimbang risiko terjadinya krisis ekonomi dan krisis sosial yang tentu sulit untuk pulih kembali," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Helikopter Pemadam Karhutla BNPB Jatuh di Sungai Barito

Minggu, 08 November 2026 | 14:30

Putin Pastikan Rusia-AS-Ukraina Kembali Berunding Pekan Depan di Abu Dhabi

Minggu, 08 November 2026 | 14:26

Plt Bupati Klaten Dicecar KPK soal Penerimaan Uang Hamenang dan Era Sebelumnya

Minggu, 08 November 2026 | 14:19

Al Aqsha Travel Gelar Akademi Marketing Haji untuk Perkuat Kompetensi Mitra

Minggu, 08 November 2026 | 14:02

Bahlil Ancam Tempuh Jalur Hukum Gegara Namanya Dikaitkan dengan Isu Penyadapan Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 13:47

Gempa 5,7 Magnitudo Guncang Jepang, 20 Orang Terluka

Minggu, 08 November 2026 | 13:42

Penyadapan Presiden Prabowo Biang Kerok Ekonomi Tidak Stabil

Minggu, 08 November 2026 | 13:28

Green Wakaf, Memperluas Manfaat Wakaf untuk Menjaga Kelestarian Alam

Minggu, 08 November 2026 | 13:08

Pengamat: Peran Seskab Teddy Strategis dalam Komunikasi Politik Pemerintah

Minggu, 08 November 2026 | 13:02

AS Siapkan Rp362 Miliar untuk Pembocor Informasi Nuklir Iran

Minggu, 08 November 2026 | 12:40

Selengkapnya