Berita

Sekjen PAN Eddy Soeparno (kiri)/Net

Politik

Sekjen PAN: Program Stimulus Ekonomi Indonesia Harus Masif Seperti Negara Tetangga

SENIN, 30 MARET 2020 | 07:22 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Program stimulus Indonesia harus lebih masif dan signifikan bagi dunia usaha. Stimulus ekonomi senilai Rp 158,2 triliun atau 0,9 persen dari PDB yang diberikan tidak akan signifikan dalam menggiatkan roda perekonomian di tengah wabah Covid-19.

Begitu terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno yang pernah berkecimpung di dunua perbankan dan keuangan internasional, kepada wartawan, Senin (30/3).

Dia lantas membandingkan dengan negara tetangga yang dengan besar-besaran menggelontorkan uang. Seperti paket stimulus Malaysia Rp 1.000 triliun (18 persen dari PDB), Singapura Rp 62 triliun (11 persen dari PDB) bahkan Thailand Rp 260 triliun (3 persen dari PDB).


“Jadi program stimulus berikutnya harus lebih masif dan signifikan agar mampu menjangkau masyarakat dan dunia usaha yang nyaris mati suri," jelasnya.

Eddy Soeparno mengurai bahwa masalah ekonomi yang dihadapi bukan sekadar mempertahankan daya beli masyarakat, tapi juga menyuntikkan likuiditas ke dunia usaha. Dengan begitu, perusahaan mampu mempertahankan pekerjanya dan mengurangi resiko PHK massal.

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini menyebut bahwa elebaran defisit APBN di atas 3 persen tidak akan bisa dihindari. Ini lantaran rakyat butuh dana tunai untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.

"Karena itu, pemberian bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat perlu disegerakan dan pelaksanaannya harus mudah, tidak bertele-tele dan tepat sasaran," ujarnya.

Mantan Direktur Investasi Merrill Lynch untuk Asia Pasifik ini mengatakan bahwa resesi dan penciutan ekonomi nasional memang tidak bisa dihindari. Tapi tindakan cepat dengan meluncurkan paket stimulus yang masif, Indonesia bisa mereduksi dampaknya.

“Pilihan ini jauh lebih baik ketimbang risiko terjadinya krisis ekonomi dan krisis sosial yang tentu sulit untuk pulih kembali," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya