Berita

Sekjen PAN Eddy Soeparno (kiri)/Net

Politik

Sekjen PAN: Program Stimulus Ekonomi Indonesia Harus Masif Seperti Negara Tetangga

SENIN, 30 MARET 2020 | 07:22 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Program stimulus Indonesia harus lebih masif dan signifikan bagi dunia usaha. Stimulus ekonomi senilai Rp 158,2 triliun atau 0,9 persen dari PDB yang diberikan tidak akan signifikan dalam menggiatkan roda perekonomian di tengah wabah Covid-19.

Begitu terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno yang pernah berkecimpung di dunua perbankan dan keuangan internasional, kepada wartawan, Senin (30/3).

Dia lantas membandingkan dengan negara tetangga yang dengan besar-besaran menggelontorkan uang. Seperti paket stimulus Malaysia Rp 1.000 triliun (18 persen dari PDB), Singapura Rp 62 triliun (11 persen dari PDB) bahkan Thailand Rp 260 triliun (3 persen dari PDB).

“Jadi program stimulus berikutnya harus lebih masif dan signifikan agar mampu menjangkau masyarakat dan dunia usaha yang nyaris mati suri," jelasnya.

Eddy Soeparno mengurai bahwa masalah ekonomi yang dihadapi bukan sekadar mempertahankan daya beli masyarakat, tapi juga menyuntikkan likuiditas ke dunia usaha. Dengan begitu, perusahaan mampu mempertahankan pekerjanya dan mengurangi resiko PHK massal.

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini menyebut bahwa elebaran defisit APBN di atas 3 persen tidak akan bisa dihindari. Ini lantaran rakyat butuh dana tunai untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.

"Karena itu, pemberian bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat perlu disegerakan dan pelaksanaannya harus mudah, tidak bertele-tele dan tepat sasaran," ujarnya.

Mantan Direktur Investasi Merrill Lynch untuk Asia Pasifik ini mengatakan bahwa resesi dan penciutan ekonomi nasional memang tidak bisa dihindari. Tapi tindakan cepat dengan meluncurkan paket stimulus yang masif, Indonesia bisa mereduksi dampaknya.

“Pilihan ini jauh lebih baik ketimbang risiko terjadinya krisis ekonomi dan krisis sosial yang tentu sulit untuk pulih kembali," pungkasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Tidak Balas Dendam, Maroko Sambut Hangat Tim USM Alger di Oujda

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Move On Pilpres, PDIP Siap Hadapi Pilkada 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Absen di Acara Halal Bihalal PKS, Pengamat: Sinyal Prabowo Menolak

Sabtu, 27 April 2024 | 21:20

22 Pesawat Tempur dan Drone China Kepung Taiwan Selama Tiga Jam

Sabtu, 27 April 2024 | 21:14

Rusia Kembali Hantam Fasilitas Energi Ukraina

Sabtu, 27 April 2024 | 21:08

TETO Kecam China Usai Ubah Perubahan Rute Penerbangan Sepihak

Sabtu, 27 April 2024 | 20:24

EV Journey Experience Jakarta-Mandalika Melaju Tanpa Hambatan

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Hubungan PKS dan Prabowo-Gibran, Ini Kata Surya Paloh

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Gebyar Budaya Bolone Mase Tegal Raya, Wujud Syukur Kemenangan Prabowo-Gibran

Sabtu, 27 April 2024 | 19:28

Menuju Pilkada 2024, Sekjen PDIP Minta Kader Waspadai Pengkhianat

Sabtu, 27 April 2024 | 19:11

Selengkapnya