Berita

Bawang Putih/Net

Politik

DPR: Bebaskan RPIH Bawang Putih Bukti Kemunduran Ketahanan Pangan Indonesia

SENIN, 30 MARET 2020 | 05:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Gerindra, Azikin Solthan mewanti-wanti Kementerian Pertanian agar tidak terjebak dalam pelanggaran undang-undangan holtikultura di bawah kebijakan Kementerian Perdagangan yang menganulir syarat rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH).

Dia mengatakan importir bawang putih dalam syarat RPIH dari Kementerian Pertanian diketahui telah menyepakati komitmen untuk pengembangan swasembada bawang putih.

Dari komitmen itupun sudah ditetapkan target luas tanam, lokasi tanam, produksi dan waktu penyelesaian yang harus dipenuhinya. Artinya, importir dalam negeri justru sedang bersemangat untuk patuh terhadap aturan negara.


“Dengan dibebaskannya RIPH sebagai syarat untuk melakukan impor produk hortikultura, maka cita-cita Indonesia menjadi negara mandiri dalam ketahanan pangan akan mengalami kemunduran,” beber Azikin lewat keterangan tertulis, Minggu (29/3).

Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini menegaskan pelindungan petani dan pengusaha pertanian dalam negeri menurutnya tetap harus menjadi prioritas agar Indonesia mampu menjadi mengambil bagian dalam global value chain yang menguntungkan dalam negeri.

“Soal bawang putih ini pemerintah tidak perlu mengambil langkah panik meniadakan RIPH. China sebagai negara supplier bawang putih terbesar dunia sudah menyatakan bebas Covid-19 dan pasti akan mulai kembali menggeliat. Importir yang sudah memiliki RIPH akan bisa segera merealisasikan impor dan stok kita akan aman. Itu yang perlu untuk dipastikan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Azikin menekankan pentingnya diperbanyak Program Padat Karya Tunai, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan dan penularan Covid-19.

“Sekali lagi Program Padat Karya Tunai harus diperbanyak, harus dilipatgandakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan dan penularan COVID-19, yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak yang aman,” ujarnya.

“Dana desa dan program-program pemerintah daerah juga harus mengutamakan cara-cara padat karya. Ini akan membantu masyarakat, membantu para petani, para buruh tani, para nelayan di pedesaan di seluruh tanah air,” tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya