Berita

Kondisi Jakarta lengang/Net

Politik

Nasdem Dukung Ibukota Dikarantina Asal Pangan Dan Ekonomi Rakyat Terjamin

MINGGU, 29 MARET 2020 | 18:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Desakan untuk memberlakukan lockdown di tengah wabah virus corona terus disuarakan, termasuk di wilayah DKI Jakarta yang menjadi wilayah dengan penyebaran yang masif.

Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta menyarankan, jika karantina terpaksa dilakukan, maka keputusan tersebut harus diikuti oleh jaminan ekonomi kepada rakyat Jakarta.

"NasDem mendorong yang terbaik, tapi syaratnya ada kesepahaman kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. Ini enggak boleh beda tentang bencana Covid-19," ujar Ketua Fraksi Nasdem DKI, Wibi Andrino kepada wartawan, Minggu (29/3).


Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sesungguhnya telah memiliki skenario  lockdown di Ibukota pada pertengahan Maret lalu. Namun rencana tersebut terbentur dengan kewenangan pemerintah pusat.

"Tanggal 15 Maret yang lalu Pak Anies sempat bilang Jakarta harusnya di-lockdown, tapi kan memang belum disetujui oleh pemerintah pusat dengan alasan apa saya tidak tahu," sambungnya.

Saat ini, Jakarta telah menjadi pusat penyebaran corona di Indonesia. Apabila tidak dilakukan karantina, para pendatang di Jakarta akan membawa virus ke daerah mereka apabila musim mudik tiba.

Sebelum Karantina dilakukan, Wibi meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan untuk rakyat. Serta subsidi listrik diberikan semasa karantina berlangsung.

Lebih lanjut, Wibi menyebut pemerintah pusat dan Pemprov harus sinkron dalam menjalankan keputusan ini. Serta sampaikan kepada publik bahwa Jakarta siap apabila karantina dilakukan.

"Jadi satu saya minta adalah pemerintah pusat dan DKI harus sinkron, harus linier, kerja sama harus ada kesepahaman yang sama yang ada di Jakarta, karena Jakarta adalah rumah pemerintahan pusat," pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya