Berita

Kondisi Jakarta lengang/Net

Politik

Nasdem Dukung Ibukota Dikarantina Asal Pangan Dan Ekonomi Rakyat Terjamin

MINGGU, 29 MARET 2020 | 18:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Desakan untuk memberlakukan lockdown di tengah wabah virus corona terus disuarakan, termasuk di wilayah DKI Jakarta yang menjadi wilayah dengan penyebaran yang masif.

Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta menyarankan, jika karantina terpaksa dilakukan, maka keputusan tersebut harus diikuti oleh jaminan ekonomi kepada rakyat Jakarta.

"NasDem mendorong yang terbaik, tapi syaratnya ada kesepahaman kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. Ini enggak boleh beda tentang bencana Covid-19," ujar Ketua Fraksi Nasdem DKI, Wibi Andrino kepada wartawan, Minggu (29/3).


Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sesungguhnya telah memiliki skenario  lockdown di Ibukota pada pertengahan Maret lalu. Namun rencana tersebut terbentur dengan kewenangan pemerintah pusat.

"Tanggal 15 Maret yang lalu Pak Anies sempat bilang Jakarta harusnya di-lockdown, tapi kan memang belum disetujui oleh pemerintah pusat dengan alasan apa saya tidak tahu," sambungnya.

Saat ini, Jakarta telah menjadi pusat penyebaran corona di Indonesia. Apabila tidak dilakukan karantina, para pendatang di Jakarta akan membawa virus ke daerah mereka apabila musim mudik tiba.

Sebelum Karantina dilakukan, Wibi meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan untuk rakyat. Serta subsidi listrik diberikan semasa karantina berlangsung.

Lebih lanjut, Wibi menyebut pemerintah pusat dan Pemprov harus sinkron dalam menjalankan keputusan ini. Serta sampaikan kepada publik bahwa Jakarta siap apabila karantina dilakukan.

"Jadi satu saya minta adalah pemerintah pusat dan DKI harus sinkron, harus linier, kerja sama harus ada kesepahaman yang sama yang ada di Jakarta, karena Jakarta adalah rumah pemerintahan pusat," pungkasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya