DPRD: Jakarta Harus Sesuaikan APBD 2020

Dampak ekonomi akan sangat terasa dalam pandemik virus corona (Covid-19) yang menyebar di wilayah Jakarta. Oleh karenanya, perlu adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.

"Yang sudah pasti berkurang adalah pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan pungutan," Ujar anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Dedi Supriadi kepada redaksi, Minggu (29/3).

Beberapa jenis pajak yang akan berkurang adalah pajak restoran, hiburan, hotel dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Hal tersebut sudah terlihat dengan kebijakan pembatasan pergerakan warga, penutupan tempat hiburan, dibatalkannya beberapa event besar, dan menurunnya tingkat hunian serta pemasukan restoran dalam situasi tanggap darurat bencana Covid-19.

Sebelumnya Pemprov dan DPRD DKI merancang penerimaan dari berbagai sektor, seperti pajak hotel Rp 1,95 triliun, restoran Rp 4,25 triliun , hiburan Rp 1,1 triliun, dan BPHTB Rp 10,6 triliun. Sementara di sisi lain, makin banyak warga yang terdampak secara ekonomi dalam kondisi seperti ini.

"Kebijakan agar warga stay at home, belajar, bekerja dan beribadah dari rumah ibarat obat sangat pahit yang mesti diminum jika kita mau sembuh. Nah, kita mesti mengakali rasa pahit itu agar tidak terlalu membawa masalah lain," tutur anggota Komisi D itu.

Untuk itu, politisi PKS ini mengusulkan beberapa pos anggaran digeser. Anggaran untuk kegiatan atau event, beberapa infrastuktur, dan perjalanan dinas yang bisa ditunda, menurutnya bisa menjadi alternatif dialihkan untuk biaya menghadapi wabah Covid-19.

Selain itu, Dedi juga meminta Pemprov agar belanja APBD diarahkan pada pos anggaran yang dapat menggerakkan perekonomian di tingkat terbawah.

"Program social safety net mesti sangat terencana dan tidak tumpang tindih dengan program serupa dari pemerintah pusat dan pihak swasta yang ingin membantu," pungkas Wakil Ketua Bapemperda DPRD itu.