Berita

Zulkifli Hasan (pegang mikrophone)/Ist

Politik

Ketum PAN Desak Pemerintah Karantina Wilayah Jabodetabek

MINGGU, 29 MARET 2020 | 15:46 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Desakan agar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) di karantina kembali didengungkan. Kali ini oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang menilai Jabodetabek sebagai episentrum Covid-19 di Indonesia.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, ada perintah dalam UU 6/2018 bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan menetapkan status karantina wilayah.

“Karena itu, segera berlakukan karantina wilayah sebagai upaya bersama untuk menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh warga negara," tuturnya didampingi Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) di sela-sela memberikan bantuan dari DPP dan DPW PAN DKI untuk warga Jakarta Timur, Minggu (29/3).


Wakil ketua MPR RI itu mengurai bahwa desakan karantina wilayah dilakukan karena sebaran virus mematikan asal Wuhan, China kian mengkhawatirkan. Korban jiwa terus berjatuhan setiap harinya di tanah air.

Sejauh ini, sambung Zulhas, physical distancing yang diterapkan pemerintah belum mampu memberikan efek yang berarti dalam penanggulangan penyebaran virus corona. Sedang fasilitas kesehatan, alat kesehatan, alat pelindung diri, dan tenaga medis dikabarkan dalam jumlah yang terbatas.

“Yang lebih memprihatinkan lagi, belakangan diketahui bahwa tenaga medis justru banyak yang gugur sebagai pahlawan dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya," jelas Zul.

Selama karantina wilayah, PAN mendesak agar kebutuhan stok pangan dan distribusinya terjamin. Sedang untuk menjaga kedisiplinan warga, polisi dan tentara perlu melakukan patroli secara ketat.

"PAN juga meminta pemerintah harus mengerahkan seluruh kekuatan dan anggaran untuk menangani dan memerangi virus corona. Semoga Allah SWT melindungi dan memberikan pertolongan bagi kita semua," demikian Zulhas.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya