Berita

Anies Baswedan tegaskan masalah Corona bukan semata soal penyakitnya, tapi justru penyebarannya/Repro

Politik

Anies: Bukan Soal Penyakitnya, Tapi Ancaman Corona Adalah Penyebarannya

MINGGU, 29 MARET 2020 | 01:15 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Tidak salah jika ada yang menyebut Pemprov DKI Jakarta lebih sigap dari pemerintah pusat dalam menghadapi wabah virus corona. Karena, Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya telah memantau potensi wabah ini akan menyerang Indonesia, khususnya Jakarta, sejak Januari lalu.

Anies pun menyadari ancaman corona ini sangat serius. Meskipun banyak disebut kalau tingkat kematian akibat virus corona masih rendah dibanding penyakit-penyakit fatal lainnya.

"Ada yang bilang, Pak Anies, kan tingkat kematiannya cuma 3 persen, lebih rendah dari kanker. Kematian jantung lebih tinggi, bahkan kematian flu lebih tinggi. Bahkan ada yang bilang, kecelakaan lalu lintas itu persentase kematiannya lebih tinggi (dibanding corona)," ucap Anies, saat menjadi narasumber di program acara diskusi "Jakarta Gawat Darurat" di channel YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (27/3).


"Ini bukan soal penyakitnya, ini soal penyebarannya. Banyak orang terlalu lama membicarakan soal penyakitnya. Ketika, ada 100 orang lalu 3 meninggal, 97 sehat, maka dibilang Case Fatality Rate-nya 3 persen," imbuh Anies.

Jadi, lanjut Anies, masalah utama dari corona adalah penyebarannya. Asalnya ratusan, jadi ribuan, jadi belasan ribu, jadi puluhan ribu. Maka sistem pelayanan kesehatan tidak sanggup untuk menangani.

"Karena jumlah tempat tidur terbatas, jumlah kamar terbatas, jumlah rumah sakit terbatas, jumlah dokter terbatas, jumlah perawat terbatas. Jadi, bukan soal Case Fatality Rate cuma 3 persen. Tapi kejadian bersamaan dalam jumlah yang luar biasa banyak," tegas mantan Mendikbud ini.

Untuk diketahui, kasus Corona di Indonesia terus mengalami peningkatan. Per Sabtu (28/3), tercatat kasus positif Corona sudah mencapai 1.155 orang, tersebar di 28 provinsi. Dan, DKI Jakarta memiliki kasus terbanyak dengan 627 kasus (54,2 persen).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya