Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Publika

Masuknya Virus China Covid-19 Di Indonesia Dan Pertanggungjawabannya

SABTU, 28 MARET 2020 | 12:57 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

BERDASARKAN fakta bukan mencari-cari kesalahan. Mewabahnya virus corona (Covid-19) di Indonesia akibat tidak tanggapnya pemerintah.

Sewaktu gejolak virus di Wuhan, China pada bulan Januari- Februari 2020. Waktu itu heboh dan heroik menyelamatkan warga kita di Wuhan dan dikarantina di Natuna. Dan semua warga tersebut negatif. Pemerintah Tepuk Dada.

Berikutnya makhluk halus tapi ganas masuk ke Singapura dan Malaysia sudah ada korban positif. Bulan Februari negara tetangga Singapura, Malaysia dan Australia mulai sibuk mengawasi yang masuk kenegaranya.


Dan mengagetkan, Arab Saudi melarang umrah dari Indonesia, menutup pintu bandaranya dari Indonesia. Waktu itu para petinggi Indonesia masih petantang-petenteng tidak ada virus Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sangat abai. Menyepelekan makhluk halus bernama Covid-19. Tidak kurang Presiden Jokowi menyatakan Indonesia aman dari virus. Para menterinya juga ikut jumawa dengan bercanda ria. Tidak perlu takut dengan makhluk tersebut. Indonesia negara tropis, virus tidak akan bertahan.

Tidak kurang Wapres Mahruf Amin pun komen, cukup dengan doa. Makhluk halus tidak akan menyebar di Indonesia.

Sikap abai Presiden dan para pungawanya menyebabkan longgarnya  sistim skreaning/ pengawasan masuknya arus manusia dari luar negeri (yang dimungkinkan carriercovid-19) dipintu masuk melalui Bandara dan Pelabuhan di seluruh Indonesia. Padahal pasti makhluk halus Covid-19 berasal dari luar negeri.

Banyak negara telah menutup pintu bagi yang masuk ke negaranya. Cilakanya malah Pemerintah memberikan intensif untuk sektor parawisata. Presiden Jokowi mengundang para influencer ke Istana dengan tugas promosi agar wisatawan bisa berbondong-bondong ke Indonesia, dengan biaya Rp 72 miliar.

Lalu arus TKA dari China masuk tetap berjalan, padahal asal virus dari China. Ada kepentingan pejabat tinggi negeri yang kuat dan merangkap pula sebagai pengusaha.

Tentunya ini memang kebijakan edan. Entah siapa yang merasuki, sehingga Presiden Jokowi lemah terhadap investor dari negara China.

Last but not least Indonesia sebagai negara terakhir mengikuti menutup penerbangan yang berasal dari Italia, Iran dan Korsel. Setelah geger di negara tersebut korban bergelimpangan ribuan meninggal.

Semua bentuk kekonyolan yang telah dilakukan para petinggi negeri tentu harus dipertanggungjawabkan. Sekali bukan mengada-ada atau mencari kesalahan. Tapi memang Fakta. Tidak peka terhadap kondisi yang membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan kita di Indonesia tercinta.

Tidak prudent, alias gegabah menyatakan sudah ada obat untuk virus dipesan jutaan, padahal belum direkomendasi oleh badan kesehatan dunia WHO. Beli kit rapid test Covid-19 dari China ternyata oleh para ahli dinyatakan tidak tepat dan akurat. Beberapa negara seperti Norwegia mengembalikan alat tersebut ke China.

Sekarang semua sudah jadi bubur. Sang makhluk halus dari Wuhan tersebut sudah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia sudah meliputi 27 provinsi.

Kekuatiran negara lain terhadap kemampuan pemerintah Indonesia menyeruak. Teriakan para ahli kesehatan dan cerdik pandai di Indonesia untuk segera pemerintah bertindak cepat. Kepala daerah sudah sangat kuatir. Ternyata yang dihadapi adalah Presiden yang koppig. Keras kepala. Tidak setuju dengan lockdown.

Banyak kepala negara lainnya sudah melakukan lockdown. Hanya sedikit yang tidak, karena mereka punya pasukan dan alat canggih. Seperti Korsel. Itupun negaranya tidak begitu luas.

Ada Menteri Kesehatan di negara lain karena tidak sanggup mengundurkan diri. Seharusnya Menteri Kesehatan Indonesia jika tidak bermalu. Jangan tetap ngotot bertahan.

Begitu juga Presiden Jokowi jika lamban, gegabah dan keras kepala. Memang sebaiknya dengan kerelaan Presiden mundur, sebagai pertanggungjawaban keteledoran dan ketidakmampuan.

Penulis adalah pemerhati kebijakan publik, aktivis pergerakan 77-78.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya