Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Publika

Masuknya Virus China Covid-19 Di Indonesia Dan Pertanggungjawabannya

SABTU, 28 MARET 2020 | 12:57 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

BERDASARKAN fakta bukan mencari-cari kesalahan. Mewabahnya virus corona (Covid-19) di Indonesia akibat tidak tanggapnya pemerintah.

Sewaktu gejolak virus di Wuhan, China pada bulan Januari- Februari 2020. Waktu itu heboh dan heroik menyelamatkan warga kita di Wuhan dan dikarantina di Natuna. Dan semua warga tersebut negatif. Pemerintah Tepuk Dada.

Berikutnya makhluk halus tapi ganas masuk ke Singapura dan Malaysia sudah ada korban positif. Bulan Februari negara tetangga Singapura, Malaysia dan Australia mulai sibuk mengawasi yang masuk kenegaranya.


Dan mengagetkan, Arab Saudi melarang umrah dari Indonesia, menutup pintu bandaranya dari Indonesia. Waktu itu para petinggi Indonesia masih petantang-petenteng tidak ada virus Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sangat abai. Menyepelekan makhluk halus bernama Covid-19. Tidak kurang Presiden Jokowi menyatakan Indonesia aman dari virus. Para menterinya juga ikut jumawa dengan bercanda ria. Tidak perlu takut dengan makhluk tersebut. Indonesia negara tropis, virus tidak akan bertahan.

Tidak kurang Wapres Mahruf Amin pun komen, cukup dengan doa. Makhluk halus tidak akan menyebar di Indonesia.

Sikap abai Presiden dan para pungawanya menyebabkan longgarnya  sistim skreaning/ pengawasan masuknya arus manusia dari luar negeri (yang dimungkinkan carriercovid-19) dipintu masuk melalui Bandara dan Pelabuhan di seluruh Indonesia. Padahal pasti makhluk halus Covid-19 berasal dari luar negeri.

Banyak negara telah menutup pintu bagi yang masuk ke negaranya. Cilakanya malah Pemerintah memberikan intensif untuk sektor parawisata. Presiden Jokowi mengundang para influencer ke Istana dengan tugas promosi agar wisatawan bisa berbondong-bondong ke Indonesia, dengan biaya Rp 72 miliar.

Lalu arus TKA dari China masuk tetap berjalan, padahal asal virus dari China. Ada kepentingan pejabat tinggi negeri yang kuat dan merangkap pula sebagai pengusaha.

Tentunya ini memang kebijakan edan. Entah siapa yang merasuki, sehingga Presiden Jokowi lemah terhadap investor dari negara China.

Last but not least Indonesia sebagai negara terakhir mengikuti menutup penerbangan yang berasal dari Italia, Iran dan Korsel. Setelah geger di negara tersebut korban bergelimpangan ribuan meninggal.

Semua bentuk kekonyolan yang telah dilakukan para petinggi negeri tentu harus dipertanggungjawabkan. Sekali bukan mengada-ada atau mencari kesalahan. Tapi memang Fakta. Tidak peka terhadap kondisi yang membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan kita di Indonesia tercinta.

Tidak prudent, alias gegabah menyatakan sudah ada obat untuk virus dipesan jutaan, padahal belum direkomendasi oleh badan kesehatan dunia WHO. Beli kit rapid test Covid-19 dari China ternyata oleh para ahli dinyatakan tidak tepat dan akurat. Beberapa negara seperti Norwegia mengembalikan alat tersebut ke China.

Sekarang semua sudah jadi bubur. Sang makhluk halus dari Wuhan tersebut sudah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia sudah meliputi 27 provinsi.

Kekuatiran negara lain terhadap kemampuan pemerintah Indonesia menyeruak. Teriakan para ahli kesehatan dan cerdik pandai di Indonesia untuk segera pemerintah bertindak cepat. Kepala daerah sudah sangat kuatir. Ternyata yang dihadapi adalah Presiden yang koppig. Keras kepala. Tidak setuju dengan lockdown.

Banyak kepala negara lainnya sudah melakukan lockdown. Hanya sedikit yang tidak, karena mereka punya pasukan dan alat canggih. Seperti Korsel. Itupun negaranya tidak begitu luas.

Ada Menteri Kesehatan di negara lain karena tidak sanggup mengundurkan diri. Seharusnya Menteri Kesehatan Indonesia jika tidak bermalu. Jangan tetap ngotot bertahan.

Begitu juga Presiden Jokowi jika lamban, gegabah dan keras kepala. Memang sebaiknya dengan kerelaan Presiden mundur, sebagai pertanggungjawaban keteledoran dan ketidakmampuan.

Penulis adalah pemerhati kebijakan publik, aktivis pergerakan 77-78.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya