Transportasi Ke Luar Jabodetabek Harus Dibekukan Untuk Memutus Rantai Penyebaran Corona

Sistem transportasi publik yang ke luar Jabodetabek perlu dibekukan untuk mencegah virus corona atau Covid-19 menyebar ke daerah lain.

Pembekuan tersebut dinilai penting diterapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sembari menunggu kebijakan yang lebih konkret dari pemerintah pusat.

"Sambil menunggu kebijakan meminimalisasi interaksi antarmanusia, baik melalui social distancing yang diperketat, karantina terbatas atau karantina wilayah, kami mendesak Kemenhub hentikan pergerakan orang ke luar dari Jabodetabek dengan membekukan semua transportasi publik," kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka dalam keterangannya, Sabtu (28/3).

Secara teknis, kebijakan itu bisa diterapkan kepada moda transportasi seperti kereta api, bus antarkota, kapal laut, dan pesawat udara. Sementara transportasi logistik dan kesehatan tetap dibuka.

Dia mengamini langkah tersebut bukan kebijakan populer. Namun mau tidak mau pembekuan harus dilakukan demi menyelamatkan puluhan ribu nyawa yang berada di luar Jabodetabek yang belum terdampak.

"Kalau kita baca laporan media, belasan ribu pekerja informal di Jakarta sudah mudik dini ke kampung mereka karena pekerjaan yang sepi. Ini sangat berpotensi menjadi gelombang penularan besar-besaran ke kampung-kampung," sambungnya.

Terlebih, kata dia, sarana dan prasarana kesehatan di daerah kalah tertinggal dengan di Jabodetabek. Jika pasien corona di daerah meningkat, bukan tidak mungkin akan menjadi masalah baru.

"Kalau ada ledakan jumlah positif corona di daerah, kita akan sangat kewalahan. Sebelum itu terjadi, tutup semua akses transportasi publik ke luar Jabodetabek," tandasnya.