Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Hadapi Covid-19, Faisal Basri Sarankan Potong Gaji Pejabat Negara Dan Hentikan Proyek Infrastruktur

SABTU, 28 MARET 2020 | 05:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Solidaritas sosial yang sudah terbangun oleh masyarakat sipil harus tetap dijaga dan terus ditingkatkan. Termasuk di kalangan pejabat negara.

Ekonom senior Indef, Faisal Basri, menilai pemerintah perlu memprioritaskan anggaran negara untuk penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 secara penuh.

Karena itu, anggaran perjalanan dinas pejabat negara hingga gajinya perlu dipotong sebagaimana negara lain menerapkan hal itu.


"Kalau perlu, seperti yang dilakukan di Malaysia, potong gaji pejabat-pejabat. Jumlahnya barangkali tidak seberapa, tapi sense of urgency-nya, sense of crisis-nya, dan solidaritas sosialnya," ujar Faisal Basri disela-sela acara "Indef Talk", Jumat (27/3).

Menurut Faisal, anggaran untuk gaji hingga anggaran dinas para pejabat negara dipotong dan dialokasikan untuk sepenuhnya penanganan Covid-19.  

"Tidak ada lagi perjalanan dinas, praktis. Uang perjalanan dinas bisa cover ditambah lain-lain, seperti seminar di hotel dan lainnya," katanya.

Selain itu, proyek-proyek infrastruktur pemerintah diharapakan segera dihentikan sementara. Anggarannya, dialokasikan untuk penanaman virus corona. Sebab, penanganan wabah Covid-19 merupakan prioritas.

"Proyek-proyek yang bisa ditunda ya harus tunda, untuk evaluasi kembali. Jadi sejauh ini dana cukup ada dan defisit tidak harus di atas 3 persen, masih ada ruang 2,17 persen sampai ke 3 persen. Nambahnya 0,8 persen. Masih cukup oke, kalau dari segi ketersediaan dana," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya