Berita

Achmad Yurianto imbau masyarakat untuk tunda pulang kampung tahun ini/Net

Kesehatan

Angka Kasus Positif Meningkat Tajam, Masyarakat Diminta Tidak Pulang Kampung

JUMAT, 27 MARET 2020 | 17:08 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Angka kasus positif terinfeksi virus corona (Covid-19) hingga hari ini meningkat tajam, telah mencapai 1.046 kasus. Hal ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk meminta masyarakat tidak pulang kampung.

Jurubicara pemerintah untuk penanganan corona, Achmad Yurianto menjelaskan, imbauan ini dikeluarkan untuk menekan potensi penularan corona ke berbagai wilayah di Indonesia.

"Tidak perlu meninggalkan rumah, tidak perlu bepergian yang jauh, tidak perlu kemudian bepergian bersama keluarga menuju ke tempat lain yang jauh. Risiko (tertular) akan sangat besar," kata Achmad Yurianto di Gedung Graha BNPB, Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur, Jumat (27/3).


"Apalagi kemudian harus pergi ke kampung dengan keluarga yang cukup banyak. Di dalam satu mobil yang berdesak-desakan, dalam satu alat angkut yang berdesak-desakan," sambungnya.

Kegiatan pulang kampung yang belakangan mulai dilakukan masyarakat transmigran telah tampak di daerah Wonogiri. Angka pemudik di sana sudah mencapai 20.245 orang.

Menurut Achmad Yurianto, kegiatan pulang kampung di tengah masyarakat saat ini justru memberi risiko berlipat ganda. Sehingga proses penanganan virus corona pun menjadi lebih berat.

"Oleh karena itu, masyarakat harus bijak dalam merencanakan pulang kampung. Kami menyarankan hati-hati, sebisa mungkin ditunda sampai dengan kondisi saat ini menjadi jauh lebih baik," pinta Sekretaris Dorektorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan ini.

"Ini menjadi perhatian pemerintah, karena kita tidak menginginkan penambahan kasus ini menjadi semakin tinggi. Mengurangi risiko di masyarakat yang semakin banyak," demikian Achmad Yurianto.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya