Berita

Junaidi Auly/Net

Politik

Anggota Komisi XI: Rupiah Terjun Bebas Karena Pemerintah Anggap Remeh Covid-19

JUMAT, 27 MARET 2020 | 10:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kalangan DPR meminta pemerintah responsif terhadap perkembangan sektor keuangan. Sektor keuangan menjadi salah satu sektor yang paling tertekan karena merebaknya virus corona (Covid-19).

Berbagai indikator seperti nilai rupiah menunjukkan penurunan signifikan, bahkan dibawah nilai fundamentalnya.

"Nilai rupiah begitu tertekan sebagai akibat dari kurang kredibel pemerintah dalam menangani Covid-19," kata anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly, Jumat (27/3).


"Tidak sedikit investor yang melepas kepemilikan aset-aset keuangan di Indonesia dan akhirnya menekan rupiah dalam level signifikan," ungkap Junaidi menambahkan.

Dia menjelaskan, sumber gejolak yang menekan rupiah bukanlah karena dominasi faktor-faktor moneter. Namun lebih kepada buruknya penanganan Covid-19 di Indonesia.

Politisi PKS ini menambahkan, stimulus yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) tidak berdampak banyak terhadap rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa stimulus moneter masih jauh panggang dari api.

"Koreksi 7-Days RR, misalnya, tidak mampu menahan depresiasi rupiah. Justru semakin memaksa asing keluar dari instrumen keuangan di Indonesia, karena penurunan yield yang akan diterima. Saat ini, sumber gejolak justru berada di tangan pemerintah," tutur Junaidi.

Dia mengkhawatirkan sektor moneter yang lebih berperan sebagai stabilisator. Padahal posisi cadangan devisa Indonesia tidaklah banyak.

"Per Februari 2020 hanya 130 miliar dolar AS, cukup untuk 7,7 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Namun pembayaran utang swasta dan BUMN belum termasuk dalam kalkulasi ini. Padahal, cadangan devisa terus terkuras untuk intervensi," tutup Junaidi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya