Berita

Junaidi Auly/Net

Politik

Anggota Komisi XI: Rupiah Terjun Bebas Karena Pemerintah Anggap Remeh Covid-19

JUMAT, 27 MARET 2020 | 10:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kalangan DPR meminta pemerintah responsif terhadap perkembangan sektor keuangan. Sektor keuangan menjadi salah satu sektor yang paling tertekan karena merebaknya virus corona (Covid-19).

Berbagai indikator seperti nilai rupiah menunjukkan penurunan signifikan, bahkan dibawah nilai fundamentalnya.

"Nilai rupiah begitu tertekan sebagai akibat dari kurang kredibel pemerintah dalam menangani Covid-19," kata anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly, Jumat (27/3).


"Tidak sedikit investor yang melepas kepemilikan aset-aset keuangan di Indonesia dan akhirnya menekan rupiah dalam level signifikan," ungkap Junaidi menambahkan.

Dia menjelaskan, sumber gejolak yang menekan rupiah bukanlah karena dominasi faktor-faktor moneter. Namun lebih kepada buruknya penanganan Covid-19 di Indonesia.

Politisi PKS ini menambahkan, stimulus yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) tidak berdampak banyak terhadap rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa stimulus moneter masih jauh panggang dari api.

"Koreksi 7-Days RR, misalnya, tidak mampu menahan depresiasi rupiah. Justru semakin memaksa asing keluar dari instrumen keuangan di Indonesia, karena penurunan yield yang akan diterima. Saat ini, sumber gejolak justru berada di tangan pemerintah," tutur Junaidi.

Dia mengkhawatirkan sektor moneter yang lebih berperan sebagai stabilisator. Padahal posisi cadangan devisa Indonesia tidaklah banyak.

"Per Februari 2020 hanya 130 miliar dolar AS, cukup untuk 7,7 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Namun pembayaran utang swasta dan BUMN belum termasuk dalam kalkulasi ini. Padahal, cadangan devisa terus terkuras untuk intervensi," tutup Junaidi.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya