Berita

Ketua Umum DPP PKS Sohibul Iman dan PB IDI/Ist

Politik

PKS Dan PB IDI Sepakat Penanganan Covid-19 Tidak Cukup Hanya Dengan Imbauan

KAMIS, 26 MARET 2020 | 23:52 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menekankan apapun kebijakan pemerintah soal penanganan virus Corona baru (Covid-19) tidak boleh hanya sebatas imbauan tanpa adanya ketegasan dalam menerapkan.

Ia menyebut sejak awal PKS menyarankan agar dilakukan lockdown secara parsial di daerah-daerah yang tinggi mobilitas dengan luar negeri. Tetapi yang dipilih oleh Pemerintah saat ini adalah imbauan soal social distancing.

Ia menyebut baik lockdown parsial maupun social distancing tidak cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Sehingga permasalahannya bukan soal ketidakcocokan budaya tetapi soal kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat.

"Jadi yang harus dilakukan pemerintah mau mengambil lockdown wilayah atau mau mengambil social distancing itu adalah menindaklanjutinya dengan mendisiplikan warga dan warga patuh pada pemerintah," papar Sohibul usai pertemuan dengan PB IDI di Jakarta, Kamis (26/3).

Sohibul Iman menegaskan, pilihan pemerintah yang mengimbau penerapan social distancing tidak berdampak apabila tidak ada penegakan aturan.

"Kami sepakat dengan Ketua Umum IDI. Kalau kita pilih social distancing tapi nggak ada enforcement, sama aja. Libatkanlah Babinsa, RT/RW, tetap enforcementnya harus tegas. Kebijakan jangan tanggung-tanggung," urainya.

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih di lokasi yang sama mengatakan, Pemerintah harus melakukan penguatan dari kebijakan yang tidak diambil.

"Dua yang kami minta untuk pengawalan dan pengawasan, satu social distancing jangan hanya diimbau untuk kesadaran masyarakat tapi betul-betul diawasi, dua karantina rumah itu betul-betul diawasi karena karantina rumah ini strategis untuk memutus mata rantai," terang Daeng.

Daeng khawatir jika tidak ada penindakan yang tegas, peningkatan kasus akan terus berlimpah.

Ia khawatir jika kasus terus naik tenaga kesehatan akan kewalahan dan terjadi seperti di luar negeri.
"Kapasitas pelayanan itu sudah terlampaui. Sekarang rumah sakit yang tersedia sudah terlampaui kapasitasnya itu jangan diulangi. Jadi mohon kalau lockdown tidak diambil, maka lakukanlah pengawasan yang ketat terhadap social distancing dan karantina rumah," ungkap Daeng.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Samsudin Pembuat Konten Tukar Pasangan Segera Disidang

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:57

Tutup Penjaringan Cakada Lamteng, PAN Dapatkan 4 Nama

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:45

Gerindra Aceh Optimistis Menangkan Pilkada 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:18

Peringatan Hari Buruh Cuma Euforia Tanpa Refleksi

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:55

May Day di Jatim Berjalan Aman dan Kondusif, Kapolda: Alhamdulillah

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:15

Cak Imin Sebut Negara Bisa Kolaps Kalau Tak Ada Perubahan Skenario Kerja

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:39

Kuliah Tamu di LSE, Airlangga: Kami On Track Menuju Indonesia Emas 2045

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:16

TKN Fanta Minta Prabowo-Gibran Tetap Gandeng Generasi Muda

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:41

Ratusan Pelaku UMKM Diajari Akselerasi Pasar Wirausaha

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:36

Pilgub Jakarta Bisa Bikin PDIP Pusing

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:22

Selengkapnya