Berita

Emrus Sihombing/Net

Politik

Pengamat: Stafsus Milenial Harus Beraksi, Kalau Perlu Gaji Rp 51 Juta Disumbangkan Semua!

KAMIS, 26 MARET 2020 | 12:32 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Staf khusus milenial Presiden Joko Widodo digaji besar oleh pemerintah untuk membantu untuk menelurkan kebijakan out of the box yang mengena kawula muda. Namun, pada saat negara berjibaku melawan pagebluk Covid-19, kehadiran tujuh staf khusus milenial dipertanyakan.

Teranyar, Staf Khusus Presiden bernama Adamas Belva sebatas terekam mengeluarkan kata-kata bijak untuk menyinggung pihak tertentu, yang mengkritik pemerintah dalam menangani wabah mematikan asal Wuhan, China.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing sepakat agar menginginkan staf khusus milenial itu melakukan fungsi atau tugas yang out of the box di tengah maraknya wabah Covid-19 ini.


“Memberikan pandangan-pandangan, atau gagasan atau tindakan yang nyata di tengah masyarakat,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (26/3).

Emrus juga menyinggung perihal gaji besar belasan staf khusus milenial tersebut. Dia berharap mereka menyumbangkan gaji yang mencapai Rp 51 juta per bulan itu untuk penanganan virus corona, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

“Take action. Bila perlu seluruh gajinya, dana-dana yang mengalir pada dirinya tunjangan jabatan dari APBN semuanya, kalau dia dari orang kaya mengolek keuangan itu dia gunakan untuk corona,” tegasnya.

Menurutnya, bagi staf khusus milenial yang lahir dan hidup dari keluarga kaya raya bisa memberikan gaji untuk penangan corona guna membuktikan bahwa mereka bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

“Kalau dia orang kaya kan gaji segitu kecil lah, bisa disumbangkan semuanya ke dokter-dokter, tenaga medis, biar bermanfaat begitu,” tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya