Aktivis HAM, Natalius Pigai justru mengapresiasi langkah Gubernur Papua, Lukas Enembe yang melakukan penutupan akses penerbangan dan kapal laut dari dan ke Papua.
Karena itu, dia menilai sikap pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang menolak rencana kebijakan Pemprov Papua itu agar tidak semena-mena. Sebab, itu menjadi hak otonomi daerah Papua yang justru melakukan langkah antisipatif dari pandemik Covid-19 yang tidak nampak secara kasat mata.
"Saya apresiasi keputusan Pemprov Papua menutup akses penerbangan dan kapal, dan keputusan bekerja dari rumah," kata Natalius Pigai di Jakarta, Rabu (25/3).
"Saya meminta pemerintah pusat jangan asal menolak keputusan gubernur, Jakarta (pusat) harus menjelaskan sistem kesehatan (stengthen healht system) yang menjamin blockade serangan virus yang tidak terlihat ini. Kalau Jakarta belum mampu memberi jaminan secara transpran maka keputusan muspida Papua harus didukung," imbuhnya menambahkan.
Mantan Komisioner Komnas HAM ini menyadari, keputusan lockdown sangat sulit karena mesti memikirkan sejumlah pertimbangan yang matang dan tepat oleh pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat juga sedianya menghargai keputusan daerah yang lebih antisipatif.
"Jakarta memahami karantina wilayah atau lockdown yang menjadi domain pemerintah pusat, tetapi di dalam keputusan muspida dan tokoh masyarakat (Papua) tidak ada istilah karantina wilayah, tetapi menutup akses sementara. Akses masuk tenaga medis dan alkes masih dibuka," kata Natalius Pigai.
Sebab, sambungnya, di Papua sangat minim dan langka alat pelindung diri (APD) seperti hand sanitizer dan Masker yang digunakan oleh masyarakat untuk mengantisipasi keganasan virus mematikan itu.
"Pemprov Papua saat ini sedang mengalami kesulitan mendapat masker dan hand sanitizer. Saya kawatir Indinesia tidak terlalu transparan dalam penanganan wabah Convid-19 akan bernasib seperti Italia. Itulah yang dikeluhkan hampir semua media asing saat ini," demikian Natalius Pigai.
