Segera Revisi APBN 2020, Lupakan Infrastruktur Yang Tidak Prioritas Dan Ibukota Baru

Presiden Joko Widodo diminta segera melakukan perubahan APBN karena asumsi atau indikator APBN 2020 sudah jauh meleset.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Government and Political Studies (GPS), Gde Siriana Yusuf terkait gejolak kesehatan dan ekonomi di tengah wabah virus corona baru (Covid-19).

Berbagai indikator tersebut adalah pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, tingkat inflasi 3,1 persen, nilai tukar rupiah 14.400 per dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan 5,4 persen, harga minyak mentah Indonesia 63 dolar AS per barel.

Gde Siriana menyebutkan, dalam pandangan DPR, kewajiban melakukan perubahan APBN sesuai dengan Pasal 182 UU 17/2014 tentang MD3.

"Jokowi harus segera lakukan perubahan APBN karena indikator APBN 2020 sudah jauh meleset. Tingkat pertumbuhn sudah direvisi BI 4,6 perse (di bawah 5,3 persen), kurs rupiah sudah di atas Rp. 14.400, dan harga minyak di bawah 63 dolar AS per barel," tuturnya, Selasa (24/3).

Perubahan dilakukan agar APBN lebih realistis, dan menetapkan prioritas-prioritas anggaran untuk kesehatan yang dibutuhkan dalam mitigasi corona, juga untuk memsubsidi kalangan masyarakat bawah yang terdampak akibat wabah ini.

"Lupakan anggaran untuk infrastruktur yang tidak prioritas dan juga ibukota baru," tutup Gde Siriana.