Berita

Anggota DPRD Jawa Barat usulkan rapid test di Kabupaten Bekasi tidak digabung dengan wilayah lain/RMOLJabar

Politik

Hindari Pergerakan Massa, DPRD Jabar Minta Rapid Test Untuk Kabupaten Bekasi Dilakukan Terpisah

SELASA, 24 MARET 2020 | 08:23 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rombongan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil IX Kabupaten Bekasi menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi, Senin (23/3).

Dalam acara tersebut, tampak hadir anggota DPRD Jawa Barat antara lain Achdar Sudrajat, Faisal Hafan Farid, M. Syahrir, dan Jejen Sayuti.

Usai rapat, Achdar Sudrajat merekomendasikan agar rencana rapid test (test massal) Covid-19 bagi warga Kabupaten Bekasi tidak dilakukan di luar daerah.


Hal ini disampaikan Achdar Sudrajat menyusul rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menggelar rapid test Covid-19 untuk warga Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang, di area Stadion Patriot Chandrabhaga di Kota Bekasi.

“Jadi memang kami merekomendasikan agar rapid test dilakukan per wilayah. Jadi masyarakat Kabupaten Bekasi tidak perlu ke sana (Kota Bekasi, red). Apalagi di Kabupaten Bekasi juga sebetulnya kita punya tempat yang layak untuk melakukan rapid test seperti misalnya di Stadion Wibawamukti,” kata Achdar, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Ia menambahkan, rekomendasi itu juga telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Barat saat rapat berlangsung melalui fasilitas video conference.

“Intinya kita merekomendasikan supaya tidak ada kehebohan, tidak ada pergerakan massa. Apalagi Gubernur juga kan memang menyarankan selama beberapa waktu ke depan ini untuk tidak ada kerumunan,” tuturnya.

Selain merekomendasikan rencana rapid test Covid-19 di Kabupaten Bekasi, para anggota dewan juga meminta agar Pemprov Jawa Barat ikut membantu melangkapi sarana dan prasarana penanganan Covid-19 bagi fasilitas layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bekasi.

“Seperti Alat Pelindung Diri (APD). InsyaAllah nanti akan kita kawal dan Pemerintah Kabupaten Bekasi juga akan melampirkan ke Pemprov Jawa Barat sesuai kebutuhan,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya