Berita

Ilustrasi penanganan pasien corona/Net

Politik

Tolak Rapid Test Khusus Anggota DPR Dan Keluarga, PKS: Prioritaskan Masyarakat

SENIN, 23 MARET 2020 | 17:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

DPR RI rencananya akan melakukan rapid test corona kepada seluruh anggota DPR dan keluarganya pada 26-27 Maret 2020 di Rumah Jabatan Anggota DPR.

Namun demikian, keputusan yang diambil dalam kesimpulan rapat pengganti Bamus ini ditentang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini meminta rencana tersebut dibatalkan atau setidaknya diprioritaskan untuk anggota yang terindikasi sakit dalam pemeriksaan awal.


"Fraksi PKS meminta Sekjen DPR membatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya untuk yang punya gejala sakit. Tidak elok di tengah tenaga medis dan rakyat lebih membutuhkan, ada pengadaan rapid test khusus anggota DPR dan keluarganya," tegas Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/3).

Anggota Komisi I DPR ini memahami ada protokol kesehatan yang diberlakukan di komplek DPR, baik di kantor maupun di rumah dinas. Namun ia meminta tak ada perbedaan perlakuan antara anggota DPR dengan masyarakat.

Jika memang ada anggota parlemen yang terindikasi sakit, bisa berkonsultasi pada dokter dan merujuk ke rumah sakit secara mandiri.

"Intinya Fraksi PKS DPR tidak setuju jika diadakan tes corona kepada seluruh anggota DPR dan keluarganya. DPR harus mengutamakan rakyat, harus hadir bersama rakyat, dan memprioritaskan kebutuhan tenaga medis dan mereka yang terpapar langsung dalam menangani virus corona," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya