Berita

Iran/Net

Dunia

Tekanan Maksimum AS Hambat Penanggulangan Corona, Iran: Berhenti Politisasi Upaya Kemanusiaan!

SENIN, 23 MARET 2020 | 15:00 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Iran meminta seluruh masyarakat dunia untuk bergabung, saling bergandeng tangan demi menyelesaikan persoalan akibat wabah virus corona atau Covid-19.

Menjadi salah satu negara yang mendapatkan pukulan hebat dari pandemik ini, Iran tetap tidak berhenti untuk berjuang melawan virus corona meski di tengah berbagai hambatan.

Salah satunya adalah kebijakan tekanan maksimum yang diberikan Amerika Serikat.


Sejak AS keluar dari kesepakatan nuklir (JCPOA) pada 8 Mei 2018, pemerintahan Presiden Donald Trump juga menjatuhkan sanksi sepihak terhadap ekonomi, investasi, industri minyak, petrokimia, perusahaan asuransi, dan berbagai individu, serta perusahaan yang berhubungan dengan Iran.

Kini, wabah Covid-19 membuktikan bahwa sanksi sepihak dan ilegal AS yang diterapkan dalam kerangka tekanan maksimal kepada iran justru menjadi ancaman bagi kesehatan global.

Demikian yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/3).

"Rakyat dan pemerintah Republik Islam Iran terus bekerja keras untuk memerangi Covid-19, tetapi sanksi AS menghambat upaya mereka," tulis kedutaan.

"Sanksi dan tekanan maksimal AS kepada Iran telah membuat pendapatan kami dari sektor industri minyak yang diembargo oleh AS menurun dan menyebabkan biaya penanggulangan Covid-19 makin tinggi," lanjut kedutaan.

Hal lainnya yang menyulitkan Iran adalah langkah AS yang menakut-nakuti beberapa negara dan perusahaan di dunia untuk tidak menjual obat-obatan dan fasilitas medis kepada Iran.

Namun di sisi lain, AS mengklaim obat-obatan dan fasilitas medis bukan termasuk daftar sanksi unilateral.

Mengingat pandemik Covid-19 adalah sebuah persoalan internasional, maka penting agar seluruh negara dunia berusaha, bersinergi dan bekerjasama secara kolektif untuk mengatasi penyebaran Covid-19, kata kedutaan.

"AS harus berhenti mempolitisasi upaya kemanusiaan dan mencabut sanksi terhadap Iran," tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya