Berita

Iran/Net

Dunia

Tekanan Maksimum AS Hambat Penanggulangan Corona, Iran: Berhenti Politisasi Upaya Kemanusiaan!

SENIN, 23 MARET 2020 | 15:00 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Iran meminta seluruh masyarakat dunia untuk bergabung, saling bergandeng tangan demi menyelesaikan persoalan akibat wabah virus corona atau Covid-19.

Menjadi salah satu negara yang mendapatkan pukulan hebat dari pandemik ini, Iran tetap tidak berhenti untuk berjuang melawan virus corona meski di tengah berbagai hambatan.

Salah satunya adalah kebijakan tekanan maksimum yang diberikan Amerika Serikat.


Sejak AS keluar dari kesepakatan nuklir (JCPOA) pada 8 Mei 2018, pemerintahan Presiden Donald Trump juga menjatuhkan sanksi sepihak terhadap ekonomi, investasi, industri minyak, petrokimia, perusahaan asuransi, dan berbagai individu, serta perusahaan yang berhubungan dengan Iran.

Kini, wabah Covid-19 membuktikan bahwa sanksi sepihak dan ilegal AS yang diterapkan dalam kerangka tekanan maksimal kepada iran justru menjadi ancaman bagi kesehatan global.

Demikian yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/3).

"Rakyat dan pemerintah Republik Islam Iran terus bekerja keras untuk memerangi Covid-19, tetapi sanksi AS menghambat upaya mereka," tulis kedutaan.

"Sanksi dan tekanan maksimal AS kepada Iran telah membuat pendapatan kami dari sektor industri minyak yang diembargo oleh AS menurun dan menyebabkan biaya penanggulangan Covid-19 makin tinggi," lanjut kedutaan.

Hal lainnya yang menyulitkan Iran adalah langkah AS yang menakut-nakuti beberapa negara dan perusahaan di dunia untuk tidak menjual obat-obatan dan fasilitas medis kepada Iran.

Namun di sisi lain, AS mengklaim obat-obatan dan fasilitas medis bukan termasuk daftar sanksi unilateral.

Mengingat pandemik Covid-19 adalah sebuah persoalan internasional, maka penting agar seluruh negara dunia berusaha, bersinergi dan bekerjasama secara kolektif untuk mengatasi penyebaran Covid-19, kata kedutaan.

"AS harus berhenti mempolitisasi upaya kemanusiaan dan mencabut sanksi terhadap Iran," tegasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya