Berita

Arief Poyuono/Net

Bisnis

Waketum Gerindra: Krisis Ekonomi Di Era Joko Widodo Tidak Bisa Dihindarkan Lagi

SABTU, 21 MARET 2020 | 15:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pekan depan depan capital flight dipredidiksi akan lebih deras. Strategi intervensi Bank Indonesia tidak akan afektif mencegah dolar AS keluar dari Indonesia.

Jika tidak Ada langkah langkah kebijakan moneter yang bisa meyakinkan para investor dan konglomerat Indonesia untuk tidak memindahkan mata uang dolarnya keluar negeri, maka krisis moneter tidak bisa dielakkan lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menanggapai perkembangan ekonomi akhir-akhir ini, Sabtu (21/3).


"Dampaknya akan membuat utang negara makin mengunung jika kurs rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 19 ribu per dalar AS," ujar Arief Poyuono.

Adapun proyek infrastruktur yang mengunakan pembiayaan luar negeri terancam akan mangkrak dan akan kesulitan membayar bunga pinjaman bank dan investor.

"Sementara juga tinggi kurs dolar AS akan berdampak pada kenaikan harga harga barang pangan yang berbasis impor, seperti gula, beras, gandum untuk membuat tepung dan mie instant," sambung Arief Poyuono.

Belum lagi, lanjut dia, harga susu untuk bayi dan anak-anak yang akan ikut naik karena masih impor. Begitu juga harga daging ayam dan telur akan naik karena pakan ternak masih impor

Di sisi lain, amatan Arief Poyuono, kinerja ekspor komoditas Indonesia seperti CPO, batubara, mineral tidak banyak bisa membantu menguatkan nilai kurs rupiah, karena negara tujuan komoditas ekspor juga mengalami penurunan perekonomian yang berdampak pada pengurangan permintaan komoditas ekspor.

"Dengan merosotnya ekspor maka akan berdampak juga pada tidak tercapainya pendapatan dari sektor pajak. Krisis ekonomi di Indonesia di era Joko Widodo tidak bisa dihindarkan lagi," ucap Arief Poyuono.

Menurutnya, satu-satunya jalan Joko Widodo harus menerapkan sistem ekonomi berdikari, dan mengurangi ketergantungan impor pangan dan lainnya.

"Untuk meyelamatkan ekonomi masyarakat bawah perlu ada kebijakan jaring pengaman dalam bentuk penyediaan dana tunai pada UKM, petani dan nelayan yang bisa digunakan untuk meningkatkan produksi, bukan dana macam untuk keluarga pra sejahtera dan BLT yang hanya digunakan untuk meningkatkan komsumsi," demikian Arief Poyuono.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

Lima Destinasi Wisata di Bogor Bisa Jadi Alternatif Nikmati Libur Lebaran

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:02

Program Mudik Gratis Presisi 2026 Cermin Nyata Transformasi Polri

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:51

Negara-negara Teluk Alergi Iran

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:37

Jika Rakyat Tak Marah, Roy Suryo Cs sudah Lama Ditahan

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:13

Gegara Yaqut, KPK Tak Tahan Digempur +62 Siang Malam

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:23

Waspada Kemarau Panjang Landa Jawa Barat

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:15

KPK Ikut Ganggu Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:01

Elektrifikasi Total

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:37

Kasus Penahanan Yaqut Jadi Kemunduran Penegakan Hukum

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:18

Selengkapnya