Berita

Arief Poyuono/Net

Bisnis

Waketum Gerindra: Krisis Ekonomi Di Era Joko Widodo Tidak Bisa Dihindarkan Lagi

SABTU, 21 MARET 2020 | 15:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pekan depan depan capital flight dipredidiksi akan lebih deras. Strategi intervensi Bank Indonesia tidak akan afektif mencegah dolar AS keluar dari Indonesia.

Jika tidak Ada langkah langkah kebijakan moneter yang bisa meyakinkan para investor dan konglomerat Indonesia untuk tidak memindahkan mata uang dolarnya keluar negeri, maka krisis moneter tidak bisa dielakkan lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menanggapai perkembangan ekonomi akhir-akhir ini, Sabtu (21/3).


"Dampaknya akan membuat utang negara makin mengunung jika kurs rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 19 ribu per dalar AS," ujar Arief Poyuono.

Adapun proyek infrastruktur yang mengunakan pembiayaan luar negeri terancam akan mangkrak dan akan kesulitan membayar bunga pinjaman bank dan investor.

"Sementara juga tinggi kurs dolar AS akan berdampak pada kenaikan harga harga barang pangan yang berbasis impor, seperti gula, beras, gandum untuk membuat tepung dan mie instant," sambung Arief Poyuono.

Belum lagi, lanjut dia, harga susu untuk bayi dan anak-anak yang akan ikut naik karena masih impor. Begitu juga harga daging ayam dan telur akan naik karena pakan ternak masih impor

Di sisi lain, amatan Arief Poyuono, kinerja ekspor komoditas Indonesia seperti CPO, batubara, mineral tidak banyak bisa membantu menguatkan nilai kurs rupiah, karena negara tujuan komoditas ekspor juga mengalami penurunan perekonomian yang berdampak pada pengurangan permintaan komoditas ekspor.

"Dengan merosotnya ekspor maka akan berdampak juga pada tidak tercapainya pendapatan dari sektor pajak. Krisis ekonomi di Indonesia di era Joko Widodo tidak bisa dihindarkan lagi," ucap Arief Poyuono.

Menurutnya, satu-satunya jalan Joko Widodo harus menerapkan sistem ekonomi berdikari, dan mengurangi ketergantungan impor pangan dan lainnya.

"Untuk meyelamatkan ekonomi masyarakat bawah perlu ada kebijakan jaring pengaman dalam bentuk penyediaan dana tunai pada UKM, petani dan nelayan yang bisa digunakan untuk meningkatkan produksi, bukan dana macam untuk keluarga pra sejahtera dan BLT yang hanya digunakan untuk meningkatkan komsumsi," demikian Arief Poyuono.

Populer

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bahlil: Jangan Uji NYali, Kita Nothing To Lose

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:44

Bukan AI Tapi Non-Human

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:43

Usai Dicopot Ketua Golkar Sumut, Ijeck Belum Komunikasi dengan Doli

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:12

Exynos 2600 Dirilis, Chip Smartphone 2nm Pertama di Dunia

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:52

Akui Kecewa Dicopot dari Ketua DPD Golkar Sumut, Ijeck: Mau Apalagi? Kita Terima

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:42

Bahlil Sentil Senior Golkar: Jangan Terlalu Lama Merasa Jadi Ketua Umum

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:22

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Sekretaris Golkar Sumut Mundur, Ijeck Apresiasi Kesetiaan Kader

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:06

Dana Asing Banjiri RI Rp240 Miliar Selama Sepekan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:01

Garda Satu dan Pemkab Tangerang Luncurkan SPPG Tipar Raya Jambe

Sabtu, 20 Desember 2025 | 13:38

Selengkapnya