Berita

Arief Poyuono/Net

Bisnis

Waketum Gerindra: Krisis Ekonomi Di Era Joko Widodo Tidak Bisa Dihindarkan Lagi

SABTU, 21 MARET 2020 | 15:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pekan depan depan capital flight dipredidiksi akan lebih deras. Strategi intervensi Bank Indonesia tidak akan afektif mencegah dolar AS keluar dari Indonesia.

Jika tidak Ada langkah langkah kebijakan moneter yang bisa meyakinkan para investor dan konglomerat Indonesia untuk tidak memindahkan mata uang dolarnya keluar negeri, maka krisis moneter tidak bisa dielakkan lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menanggapai perkembangan ekonomi akhir-akhir ini, Sabtu (21/3).


"Dampaknya akan membuat utang negara makin mengunung jika kurs rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 19 ribu per dalar AS," ujar Arief Poyuono.

Adapun proyek infrastruktur yang mengunakan pembiayaan luar negeri terancam akan mangkrak dan akan kesulitan membayar bunga pinjaman bank dan investor.

"Sementara juga tinggi kurs dolar AS akan berdampak pada kenaikan harga harga barang pangan yang berbasis impor, seperti gula, beras, gandum untuk membuat tepung dan mie instant," sambung Arief Poyuono.

Belum lagi, lanjut dia, harga susu untuk bayi dan anak-anak yang akan ikut naik karena masih impor. Begitu juga harga daging ayam dan telur akan naik karena pakan ternak masih impor

Di sisi lain, amatan Arief Poyuono, kinerja ekspor komoditas Indonesia seperti CPO, batubara, mineral tidak banyak bisa membantu menguatkan nilai kurs rupiah, karena negara tujuan komoditas ekspor juga mengalami penurunan perekonomian yang berdampak pada pengurangan permintaan komoditas ekspor.

"Dengan merosotnya ekspor maka akan berdampak juga pada tidak tercapainya pendapatan dari sektor pajak. Krisis ekonomi di Indonesia di era Joko Widodo tidak bisa dihindarkan lagi," ucap Arief Poyuono.

Menurutnya, satu-satunya jalan Joko Widodo harus menerapkan sistem ekonomi berdikari, dan mengurangi ketergantungan impor pangan dan lainnya.

"Untuk meyelamatkan ekonomi masyarakat bawah perlu ada kebijakan jaring pengaman dalam bentuk penyediaan dana tunai pada UKM, petani dan nelayan yang bisa digunakan untuk meningkatkan produksi, bukan dana macam untuk keluarga pra sejahtera dan BLT yang hanya digunakan untuk meningkatkan komsumsi," demikian Arief Poyuono.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya