Berita

Agus Harimurti Yudhoyono/RMOL

Politik

Selain Rapid Test, Demokrat Minta Pemerintah Transparan Soal Data Penyebaran Covid-19

JUMAT, 20 MARET 2020 | 14:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mendesak pemerintah segera melakukan rapid test atau tes cepat secara massal untuk pemeriksaan imuniglobulin sebagai screening awal wabah corona di tanah air.

Rapid test ini diharapkan agar dilakukan secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke dan dilakukan sesegera mungkin.

Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat (20/3).


"Lakukan upaya penghentian penyebaran virus Corona di seluruh Indonesia secara intensif, masif dan terkoordinasi. Kebutuhan melakukan rapid test secara masif untuk mendeteksi dan mengantisipasi penyebaran virus, semakin mendesak," tegas AHY.

Putera sulung Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ini menyarankan, dalam upaya rapid test covid-19 itu nantinya pemerintah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Perlu disinergikan langkah koordinasi pusat dan daerah, serta koordinasi antar daerah," tuturnya.

Lebih lanjut, AHY juga mengimbau agar pemerintah membuka data penyebaran covid-19 yang akurat secara transparan.

Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah-wilayah rawan virus corona.

"Kami juga memandang perlunya perbaikan akurasi serta transparansi data dan informasi terkait peta penyebaran corona, agar masyarakat lebih waspada dan kebijakan penanganannya lebih cepat dan tepat," demikian AHY.

Sekadar informasi, data teranyar dari Gugus Tugas Penanganan virus corona yang dibentuk pemerintah mencatat jumlah kasus positif corona mengalami peningkatan signifikan. Dari sebelumnya 227 kasus kini melonjak naik menjadi 309 dinyatakan positif covid-19.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya