Berita

Abdul Manap Pulungan/Net

Bisnis

Kalau Rupiah Terus Anjlok, Bukan Hanya Sektor Ekonomi Yang Dihantam, Pemerintah Juga Kena

JUMAT, 20 MARET 2020 | 10:37 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Apabila nilai tukar rupiah anjlok dan terus merosot, bukan hanya sektor ekonomi yang dihantam, dikhawatirkan sektor pemerintah juga akan berimbas.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan menanggapi pelemahan rupiah yang mencapai level Rp 16.000 per dolar AS, saat dihubungi redaksi, Jumat (20/3).

"Kalau rupiah signifikan turunnya lagi, bukan sektor keuangannya saja yang kena, pemerintah juga akan kena karena cicilan bunga utangnya akan meningkat terus. Sektor industri juga akan terkena gara-gara impor," kata Abdul Manap.


Imbas lain, sambung Abdul Manap, sektor perbankan juga pasti terpukul. Pasalnya, seluruh bank melakukan perjanjian utang ke luar negeri. Otomatis, dengan tingginya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah akan membuat cicilan pembayaran bunga utang lebih tinggi.

"Dia (bank) akan kelabakan gara-gara dia harus membayar yang namanya cicilan bunga lebih tinggi," pungkas Abdul Manap.

Di sisi lain, ambruknya rupiah lantaran pasar dunia mulai tidak percaya untuk investasi di Indonesia karena dianggap tidak mampu menangani virus corona (Covid-190A).

"Jadi sebenarnya rupiah itu terdepresiasi karena pasar atau ekonomi dunia itu menghukum Indonesia. Gara-gara memang sudah beberapa kali dikasih tahu pemerintah RI harus seperti ini disaranin sama lembaga-lembaga di dunia (termasuk WHO) pun enggak didengerin," kata dia.

Padahal, negara-negara lain sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi penanganan ketika virus corona saat mulai merebak di Kota Wuhan, China.

"Terus kita masih bilang Indonesia ini tidak akan terjangkit corona karena ada diiklim tropis yang (corona) akan mati karena kena panas," tutur Abdul Manap.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya