Berita

Prabowo Subianto/Net

Politik

Pimpinan Komisi I: Baiknya Prabowo Subianto Inventarisasi Dulu Alkes Yang Dibutuhkan

JUMAT, 20 MARET 2020 | 08:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menjemput alat kesehatan (alkes) di Shanghai, China. Alkes itu diperuntukan untuk penanganan virus corona baru atau Covid-19.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah untuk dapat membangun komunikasi publik yang komprehensif mengenai apapun kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk penanganan virus corona. Pemerintah harus mengedepankan peran media sebagai perantara pemerintah dengan publik.

Dengan begitu, sambung politisi Partai Demokrat itu, apa yang dilakukan pemerintah bisa dipantau, apakah sudah seirama dalam menangani kasus. Termasuk mengenai permintaan Menhan Prabowo menjemput alkes dari Shanghai.


“Menhan merupakan salah satu komponen dari Pemerintah Indonesia. Maka dari itu, apapun yang dilakukan Menhan harus seirama dengan komponen pemerintah yang lainnya,” ujarmua kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/3).

Terlepas dari itu, Teuku Riefky Harsya memberi saran agar Prabowo dapat membuat daftar apa saja alat kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Setelah itu, ketua umum Partai Gerindra tersebut diminta menyiarkan hasilnya ke publik, sehingga transparansi dalam lembaga pemerintahan tidak diragukan publik.

“Dari list inventaris tersebut juga dapat ditemukan di mana fasilitas kesehatan yang akan didatangkan dari Tiongkok akan ditempatkan,” paparnya.

Sehingga dengan adanya arahan untuk mengambil alat bantu kesehatan di Shanghai, China dapat dimengerti publik sebagai langkah untuk penanganan wabah virus corona.

“Jadi rencana Menhan meminta Panglima TNI membantu membawa alat kesehatan dari China dapat dipahami publik dengan benar,” tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya