Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Kesehatan

Jokowi Perintahkan Rapid Test Massal, M Qodari: Penguji Klinisnya Siapa, Di Mana?

JUMAT, 20 MARET 2020 | 04:45 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Instruksi Presiden Joko Widodo untuk segera menggelar rapid test virus corona secara massal menuai pertanyaan publik.

Keragu-raguan ini berkenaan dengan jumlah alat tes yang dimiliki pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Sebab dewasa ini, tak semua rumah sakit di Indonesia memiliki peralatan yang memadai untuk menangani pasien Covid-19.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, setidaknya saat ini ada tiga 'jurus' untuk mengetes pasien yang terindikasi virus corona.


Pertama adalah dengan tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Namun diketahui, tes yang kini dilakukan sejumlah rumah sakit rujukan itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengetahui hasilnya.

"Tes ini sudah terbukti tapi lama dan perlu laboratorium khusus untuk mengolah sampel," kata M Qodari dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis (19/3).

Jurus kedua yakni rapid test seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo baru-baru ini. Namun ia tak memungkiri tes massal ini menuai banyak pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah.

"Pertanyaannya, apakah ini reliable? Apakah sudah ada pengujian klinis? Di mana? Oleh siapa?" tanyanya.

Cara ketiga adalah tes PCR namun dengan langkah lanjutan. Menurutnya, tes PCR ini akan lebih maksimal dengan disertai screening awal.

"Screening awal bisa lewat tes hematologi lengkap untuk melihat leukosit dan limfosit. Jika leukosit dan limfosit tinggi, lanjut CT scan paru-paru untuk melihat apakah ada bercak-bercak atau tidak," paparnya.

Langkah ketiga ini, lanjut M Qodari, bisa membantu banyaknya masyarakat yang mau self test lantaran tes hematologi dan CT scan bisa dilakukan di semua rumah sakit dengan harga relatif terjangkau.

"Hanya jika ada masalah di tes A dan B (cara ketiga), baru pasien lanjut ke tes PCR," tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

TNI Terima Penyerahan 75 Senjata Peninggalan Konflik Sosial Maluku

Minggu, 04 Oktober 2026 | 03:17

MPSI Dorong Badan Khusus Tangani Pengungsi Internal Papua

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:50

KDMP: Dari Dukungan Negara Menuju Kemandirian Anggota

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:25

Gibran Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keabsahan Ijazah

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:50

Berpengalaman di Bidang Reserse, Irjen Dadang Didapuk jadi Kapolda Metro

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:20

Ketika Karbon Menjadi Komoditas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:43

Miliki Segudang Pengalaman, Tugas Berat Kini Menanti Herimen sebagai Kabaharkam

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:28

Laporan Keuangan Danantara Ditargetkan Rampung Oktober

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:04

Kapolri Baru Harus Usut Kasus Pembubaran Ibadah GKPI Mauk Sepatan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:33

Polisi Didesak Ungkap Kasus Pemecahan Kaca Mobil Jurnalis di Depok

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:13

Selengkapnya