Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Kesehatan

Jokowi Perintahkan Rapid Test Massal, M Qodari: Penguji Klinisnya Siapa, Di Mana?

JUMAT, 20 MARET 2020 | 04:45 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Instruksi Presiden Joko Widodo untuk segera menggelar rapid test virus corona secara massal menuai pertanyaan publik.

Keragu-raguan ini berkenaan dengan jumlah alat tes yang dimiliki pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Sebab dewasa ini, tak semua rumah sakit di Indonesia memiliki peralatan yang memadai untuk menangani pasien Covid-19.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, setidaknya saat ini ada tiga 'jurus' untuk mengetes pasien yang terindikasi virus corona.


Pertama adalah dengan tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Namun diketahui, tes yang kini dilakukan sejumlah rumah sakit rujukan itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengetahui hasilnya.

"Tes ini sudah terbukti tapi lama dan perlu laboratorium khusus untuk mengolah sampel," kata M Qodari dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis (19/3).

Jurus kedua yakni rapid test seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo baru-baru ini. Namun ia tak memungkiri tes massal ini menuai banyak pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah.

"Pertanyaannya, apakah ini reliable? Apakah sudah ada pengujian klinis? Di mana? Oleh siapa?" tanyanya.

Cara ketiga adalah tes PCR namun dengan langkah lanjutan. Menurutnya, tes PCR ini akan lebih maksimal dengan disertai screening awal.

"Screening awal bisa lewat tes hematologi lengkap untuk melihat leukosit dan limfosit. Jika leukosit dan limfosit tinggi, lanjut CT scan paru-paru untuk melihat apakah ada bercak-bercak atau tidak," paparnya.

Langkah ketiga ini, lanjut M Qodari, bisa membantu banyaknya masyarakat yang mau self test lantaran tes hematologi dan CT scan bisa dilakukan di semua rumah sakit dengan harga relatif terjangkau.

"Hanya jika ada masalah di tes A dan B (cara ketiga), baru pasien lanjut ke tes PCR," tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya