Berita

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar/Net

Politik

Sekjen OPSI: Ada Semangat Pertumbuhan Ekonomi Dalam Omnibus Law

KAMIS, 19 MARET 2020 | 23:34 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ada semangat pertumbuhan ekonomi di dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dan Perpajakan yang masuk ke dalam omnibus law.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar menjelaskan, semangat yang mendasari lahirnya undang-undang cipta kerja adalah skala prioritas pertumbuhan ekonomi dan investasi. Fokus kemanusiaan pun kini bergeser menjadi pertumbuhan ekonomi meski belakangan menuai pro dan kontra.

“Jadi memang cipta kerja ini kan kalau analisanya, jadinya bagaimana merespons situasi ekonomi yang semakin kompetitif dan adanya tuntutan ekonomis secara global," papar Timboel dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/3).


Lebih lanjut, Timboel menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,6 % sampai 7%. Adanya pertumbuhan ini memungkinkan penyerapan tenaga kerja baru mencapai 2,6 juta sampai 3 juta orang per tahun.

"Lima tahun pertama ini, rata rata hanya 2 juta lapangan kerja per tahun. Peningkatan lapangan kerja dibutuhkan untuk mengurangi tingkat pengangguran," lanjut Timboel.

Atas dasar itu, ia menilai Indonesia membutuhkan omnibus law. Hanya saja, RUU tersebut harus memiliki kajian akademik yang jelas. Beberapa yang disoroti adalah sisi formalnya, proses dari sisi materialnya, dan substansialnya.

Baginya, pro dan kontra di masyarakat disebabkan adanya ketidakjelasan informasi yang beredar ke publik yang akhirnya menimbulkan simpang siur dan kebingungan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya