Berita

Saan Mustopa/Net

Politik

Nasdem: Di Waktu Genting, Pemerintah Harus Larang Total Kegiatan Berjumlah Massa Besar

KAMIS, 19 MARET 2020 | 22:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Berkaca dari masih adanya rencana kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, pemerintah harus tegas menerapkan kebijakan pembatasan sosial dan melarang kegiatan-kegiatan yang melibatkan jumlah massa yang besar.

Pernyataan tersebut terlontar dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Nasdem Saan Mustopa lewat siaran persnya, Kamis (19/3).

“Di waktu genting seperti ini, saya rasa pemerintah bisa saja melakukan pelarangan total terhadap kegiatan-kegiatan berjumlah massa besar. Toh ini merupakan kewajiban dan prioritas pemerintah untuk melindungi warga negaranya,” ujar Saan.


Legislator Nasdem asal Jawa Barat ini mengapresiasi Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) dan seluruh pemangku kepentingan di Sulsel  yang dengan pendekatannya bisa membatalkan ijtima ulama Asia di Gowa.

Dia juga menyesalkan jika ada acara lain tetap berlangsung dengan pengumpulan massa dalam jumlah besar.
“Prioritas kita saat ini adalah mencegah penyebaran Covid-19 yang sedemikian cepat sehingga tidak ada solusi lain kecuali  pembatasan sosial dan karantina di rumah masing-masing. Kita minta pemerintah tegas membatasi massa itu,” katanya.

Di berbagai negara kegiatan-kegiatan yang melibatkan jumlah massa besar pun sudah dihentikan, seperti di Amerika Serikat yang meliburkan Liga Basket NBA-nya. Di negara Italia yang sempat menerapkan kebijakan pertandingan sepakbola Liga Italia tanpa penonton pun, akhirnya meliburkan Pertandingan Liganya. Bahkan Vatikan sudah memutuskan Perayaan Paskah tanpa dihadiri umat.

“Kesadaran inilah yang harusnya juga muncul dari sisi penyelenggara acara, jangan sampai akibat dari semata mengejar terlaksananya acara, justru  malah membahayakan masyarakat  banyak.” tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya