Pemeriksaan di Lapas kini lebih diperketat/Istimewa
Kewaspadaan terhadap risiko penularan virus Corona atau Covid-19 sudah seharusnya terus ditingkatkan. Sebab, jumlah kasus positif Corona terus meningkat setiap harinya.
Berdasarkan hal tersebut Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan mengambil langkah antisipatif dengan meniadakan layanan kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) hingga 1 April 2020 atau mengikuti perkembangan selanjutnya.
Kendati demikian, UPT Pemasyarakatan tak lantas menghilangkan hak warga binaan untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Solusi tetap diberikan agar para WBP bisa tetap menjaga hubungan dengan keluarganya.
"Kunjungan sementara disetop. Ini murni demi mencegah penyebaran Covid-19. Gantinya dengan
video call sebagai solusi pelayanan hak kunjungan WBP," jelas Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Yunaedi, kala melakukan pemantauan ke sejumlah UPT Pemasyarakatan wilayah Tangerang, Rabu (18/3).
"Jangan gara-gara isu Corona, pembatasan kunjungan tanpa solusi. Namun pastikan kondisi tetap kondusif karena sudah banyak yang terjangkit," sambungnya.
Yunaedi menegaskan, harus ada SOP agar tidak ada diskriminasi terhadap WBP terkait penggunaan
video call. Termasuk tidak boleh ada pungutan dan batasan waktu terhadap tiap WBP
"Ini tanggung jawab bersama, jangan ada ego sektoral. Tampung keluhan WBP. Jangan sampai berdampak buruk dan liar karena tidak direspons," tegas Yunaedi.
Selain itu, menindaklanjuti instruksi Presiden terkait pemberlakuan kerja dari rumah, Yunaedi menyebut hal tersebut juga dapat dikomunikasikan.
"Virus bisa dibawa siapa saja, termasuk petugas. Maka, rundingkan kesepakatannya. Sikapi dengan baik. Jangan sampai ada manajemen yang tidak tepat. Apalagi ada kecemburuan bagian penjagaan karena staf lain bekerja dari rumah," tutur Yunaedi.
Bukan hanya WBP yang sudah berada di dalam Lapas, masuknya tahanan baru juga menjadi perhatian Yunaedi, karena dikhawatirkan membawa virus Corona.
"Coba bersurat dan berkoordinasi kepada aparat penegak hukum lain agar tidak mengirim tahanan baru, setidaknya sampai 14 hari ke depan. Yang pulang sidang juga harus dikarantina. Jangan sampai Corona masuk. Nanti satu UPT bisa kena dampaknya," pungkasnya.
