Berita

Anas Thahir/Net

Politik

PPP: Yang Izinkan TKA China Masuk Kendari Sungguh Keterlaluan!

RABU, 18 MARET 2020 | 14:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kedatangan 49 warga negara asing (WNA) asal China ke Kendari pada Minggu (15/3) menuai kecaman dari PPP. Politisi PPP, Anas Thahir mendesak pemerintah segera menindak tegas oknum korporasi yang telah mengundang rombongan TKA asal China itu masuk ke Indonesia.

Termasuk, sambungnya, menindak tegas pihak-pihak yang memberi izin para TKA China itu masuk tanah air dengan mudah.

“Yang mengizinkan pekerja China masuk ke Indonesia sudah keterlaluan, pihak berwenang harus memberikan sanksi yang sepadan agar tidak sampai terulang lagi,” ujar Anas kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/3).


Anggota Komisi IX ini juga meminta pemerintah mengungkap secara gamblang kasus tersebut. Jangan sampai, kata dia, ada pihak-pihak yang coba menutupi karena ini berhubungan langsung dengan perlindungan masyarakat.

“Jika ada yang  ingin menutupi kasus ini, dia telah dengan sengaja menghalangi akses informasi publik untuk memperoleh berita yang benar, dan bisa menumbuhkan maraknya berita hoax yang menyesatkan. Ini mencurangi amanah kekuasaan yang ada di pundaknya,” sambung Anas.

Menurutnya, semua stakeholder harus bersatu dalam menghadapi pagebluk corona. Tidak boleh ada satupun pihak yang berkhianat dan mencoba bermain-main.

“Kalau tidak mau disebut penghianat, jangan malah membuat kebijakan sendiri yang melawan kebijakan besar negara. Bisa runyam kalau terus menerus begini,” tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya