Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Anggaran, Tenaga, Dan Alat Tes Minim, Indonesia Lebih Tepat Lakukan Lockdown

SELASA, 17 MARET 2020 | 15:50 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemberlakuan lockdown atau mengunci suatu wilayah dalam mengatasi pagebluk virus memang acapkali menimbulkan panic buying, termasuk menghentikan kegiatan ekonomi secara drastis.

Namun demikian, kata Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus) Gde Siriana, lockdown memberikan hasil perlambatan penyebaran virus lebih cepat karena mengurangi resiko penularan antar daerah.

“lockdown mengurangi variabe-variabel yang menjadi sebab virus menyebar cepat,” terangnya kepada redaksi, Selasa (17/3).


Bagi Indonesia yang memiliki tes kit, tenaga medis, dan anggaran terbatas, maka lockdown lebih cocok diterapkan. Warga yang sehat tidak perlu diperiksa, sedang warga yang positif pun akan sembuh sendiri karena semua berada dalam pembatasan ruang mobilisasi, tidak moving.

Terlebih lagi, sambung Gde Siriana, Indonesia merupakan negara yang padat penduduk.

“China memilih lockdown karena jumlah manusia yang banyak dan padat membuat virus menyebar cepat, dan akan lebih sulit ditangani ketika episentrum meluas ke propinsi lain,” urainya.

Sementara Filipina melakukan lockdown karena kurangnya test kit dan tenaga medis, sehingga social distancing dianggap tidak efektif.

“Pemerintah Filipina dan juga Malaysia sadar bahwa sulit untuk mengharapkan kedisiplinan warganya untuk self-defense selama SD, sehingga lockdown dinilai lebih efektif karena ada aturan-aturan yang memaksa,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya