Berita

Gde Siriana/Net

Politik

Syarat-syarat Agar Jurus Jokowi Tangani Corona Manjur

SELASA, 17 MARET 2020 | 15:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Presiden Joko Widodo memilih untuk tidak melakukan lockdown di Indonesia dalam menghadapi pagebluk virus corona baru atau Covid-19. Langkah itu menuai kritikan. Sebab, Jokowi sekadar mengimbau warga untuk melakukan social distancing atau jaga jarak sosial.

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus) Gde Siriana menjadi salah satu yang mengkritik imbauan social distancing. Menurutnya ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar social distancing efektif menangkal sebaran virus di suatu tempat.

“Pertama, kultur masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan cukup tinggi, sehingga people-distancing pun diterapkan oleh tiap orang di tempat-tempat berkumpul,” terangnya kepada redaksi, Selasa (17/3).


Selain itu, ketersediaan test kit untuk melakukan tes massal gratis kepada seluruh warga harus terpenuhi. Dalam hal ini, pemerintah bukan menunggu warga datang untuk dites.

Selanjutnya, ada ketersedian masker dan hand sanitizer yang dibagikan gratis kepada masyarakat sebagai upaya warga lakukan self-defence dalam kegiatan sehari-hari. Ini lantaran warga masih diperbolehkan melakukan pergerakan keluar rumah.

Ketersediaan tenaga medis di daerah-daerah harus lengkap. Hal tersebut difungsikan untuk lakukan layanan dan recovery pasien.
 
Kemudian, kata Gde Siriana, ketersediaan RS dan pusat-pusat isolasi pasien positif dengan fasilitas lengkap jumlahmya memadai di seluruh daerah.

“Jumlah penduduk relatif tidak begitu banyak dan geografis tidak luas. Termasuk episentrum penyebaran tidak banyak,” terangnya.

Gde Siriana menambahkan bahwa harus ada koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dalam bekerja di medan yang luas dan menghadapi jumlah manusia yang banyak.

“Perlu juga kemampuan melakukan tracing close contact yang melibatkan banyak instansi yang didukung dengan teknologi dan data sources yang akurat,” sambungnya.

Beberapa negara yang menjalankan social distancing seperti Singapura dan Korea Selatan memenuhi prasyarat tersebut.

“Tapi jika persyaratan-persyaratan itu tidak ada, maka lockdown menjadi pilihan terbaik, meski mengorbankan kegiatan ekonomi,” tutupnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya