Berita

Peneliti Formappi, Lucius Karus/Net

Politik

Soal Lockdown, Formappi: Bukan Saat Yang Tepat Untuk Menilai Benar Atau Salah

SELASA, 17 MARET 2020 | 09:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Opsi melakukan Lockdown di sejumlah daerah semakin kuat bermunculan seiring makin menyebarnya wabah virus corona baru (Covid-19) di sejumlah wilayah di Indonesia.

Tuntutan Lockdown (isolasi) kepada pemerintah mulai digaungkan kalangan akademisi, praktisi, hingga politisi.

Namun, menurut peneliti Formappi, Lucius Karus, bencana pandemik global ini tidak seharusnya dijadikan komoditas politik.


"Sebagai sebuah pandemik global, sikap paling tepat yang harus kita tunjukkan sekarang adalah bagaimana membantu pemerintah mengatasi meluasnya wabah corona ini. Bukan saat yang tepat untuk menilai benar atau salah," kata Lucius Karus melalui keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/3).

"Kita singkirkan segala sesuatu yang membuat langkah pemerintah mengatasi virus ini terganggu,” sambungnya.

Untuk itu, lanjut Lucius Karus, sudah tidak ada alasan lagi bagi oknum-oknum politisi untuk memanfaatkan momentum penyebaran corona ini. Sebab, tindak-tanduk mereka hanya akan menimbulkan dan menambah keresahan di masyarakat.

Menurut Lucius Karus, itulah yang membuat kondisi penanganan virus corona oleh pemerintah tidak berdampak signifikan.

“Yang paling penting bagaimana bisa menciptakan situasi penuh persaudaraan untuk membangun langkah bersama menghadapi ancaman virus ini,” pinta Lucius Karus.

Lebih lanjut, Lucius Karus mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang berbeda dari sejumlah negara lainnya. Yakni, tidak melakukan Lockdown. Ia berpandangan kebijakan tersebut masih cukup logis.

“Yang jelas sih situasi kita masih terkendali. Artinya walau ada kepanikan, tetapi itu tak begitu signifikan ya. Pemerintah pusat tampaknya terus berjuang untuk memastikan kepanikan masyarakat tidak terlalu lama berlangsung," sebut Lucius Karus.

"Tentu dengan program-program yang makin transparan,” tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya