Berita

Peneliti Formappi, Lucius Karus/Net

Politik

Soal Lockdown, Formappi: Bukan Saat Yang Tepat Untuk Menilai Benar Atau Salah

SELASA, 17 MARET 2020 | 09:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Opsi melakukan Lockdown di sejumlah daerah semakin kuat bermunculan seiring makin menyebarnya wabah virus corona baru (Covid-19) di sejumlah wilayah di Indonesia.

Tuntutan Lockdown (isolasi) kepada pemerintah mulai digaungkan kalangan akademisi, praktisi, hingga politisi.

Namun, menurut peneliti Formappi, Lucius Karus, bencana pandemik global ini tidak seharusnya dijadikan komoditas politik.


"Sebagai sebuah pandemik global, sikap paling tepat yang harus kita tunjukkan sekarang adalah bagaimana membantu pemerintah mengatasi meluasnya wabah corona ini. Bukan saat yang tepat untuk menilai benar atau salah," kata Lucius Karus melalui keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/3).

"Kita singkirkan segala sesuatu yang membuat langkah pemerintah mengatasi virus ini terganggu,” sambungnya.

Untuk itu, lanjut Lucius Karus, sudah tidak ada alasan lagi bagi oknum-oknum politisi untuk memanfaatkan momentum penyebaran corona ini. Sebab, tindak-tanduk mereka hanya akan menimbulkan dan menambah keresahan di masyarakat.

Menurut Lucius Karus, itulah yang membuat kondisi penanganan virus corona oleh pemerintah tidak berdampak signifikan.

“Yang paling penting bagaimana bisa menciptakan situasi penuh persaudaraan untuk membangun langkah bersama menghadapi ancaman virus ini,” pinta Lucius Karus.

Lebih lanjut, Lucius Karus mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang berbeda dari sejumlah negara lainnya. Yakni, tidak melakukan Lockdown. Ia berpandangan kebijakan tersebut masih cukup logis.

“Yang jelas sih situasi kita masih terkendali. Artinya walau ada kepanikan, tetapi itu tak begitu signifikan ya. Pemerintah pusat tampaknya terus berjuang untuk memastikan kepanikan masyarakat tidak terlalu lama berlangsung," sebut Lucius Karus.

"Tentu dengan program-program yang makin transparan,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya