Berita

Ilustrasi Jakarta lengang/Net

Politik

Arief Poyuono: Lockdown Bukan Perkara Gampang, ATM Bisa Diserbu Dan Rusuh

SELASA, 17 MARET 2020 | 01:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Larangan Presiden Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah menerapkan kebijakan lockdown dinilai sudah tepat.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, tidak semua kebijakan bisa dilakukan sporadis dalam mengatasi pandemik virus corona. Termasuk opsi menutup seluruh akses atau lockdown.

"Kebijakan lockdown harus diputuskan oleh presiden karena pandemik  corona ini masalah nasional dan sangat jelas, WHO saja mengirim suratnya ke Presiden Joko Widodo, bukan kepada gubernur atau kepala daerah," kata Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Senin (16/3).


Lockdown tersebut juga bukan perkara gampang. Ada beragam faktor yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan.

"Lockdown oleh pemerintah pusat itu butuh persiapan-persiapan yang tepat karena lockdown itu sama saja mematikan semua aktivitas ekonomi dan sosial," tegasnya.

Hal yang harus diperhitungkan adalah ketahanan pangan. Cadangan pangan, khususnya sembako dan BBM harus benar-benar dipastikan tersedia. Masyarakat kelas menengah ke bawah juga harus diperhatikan lantaran tak semuanya memiliki simpanan memadai.

"Seberapa banyak masyarakat Indonesia yang bisa melakukan transaksi jual beli sembako dan lain-lain dengan cara cashless, mengunakan online shopping dan kartu kredit?" tanya ketua umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu ini.

"Kalau lockdown tanpa persiapan yang matang oleh Joko Widodo, bisa menimbulkan kerusuhan sosial dan ATM bisa diserbu alias masyarakat menarik besar besaran dananya di bank," sambungnya.

Di sisi lain, beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan, seperti merumahkan kegiatan belajar mengajar juga dinilai sebagai cara tepat meminimalisir penularan virus corona. Namun untuk kebijakan merumahkan para pekerja, jelasnya, juga tidak bisa disamaratakan.

"Kebijakan ini tidak mungkin dilakukan oleh pedagang dan buruh pabrik. Jadi, Kang Mas (Jokowi) belum lockdown karena memang tidak punya contigency plan dalam menghadapi pandemik corona," demikian Arief Poyuono.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya