Berita

Ilustrasi Jakarta lengang/Net

Politik

Arief Poyuono: Lockdown Bukan Perkara Gampang, ATM Bisa Diserbu Dan Rusuh

SELASA, 17 MARET 2020 | 01:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Larangan Presiden Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah menerapkan kebijakan lockdown dinilai sudah tepat.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, tidak semua kebijakan bisa dilakukan sporadis dalam mengatasi pandemik virus corona. Termasuk opsi menutup seluruh akses atau lockdown.

"Kebijakan lockdown harus diputuskan oleh presiden karena pandemik  corona ini masalah nasional dan sangat jelas, WHO saja mengirim suratnya ke Presiden Joko Widodo, bukan kepada gubernur atau kepala daerah," kata Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Senin (16/3).


Lockdown tersebut juga bukan perkara gampang. Ada beragam faktor yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan.

"Lockdown oleh pemerintah pusat itu butuh persiapan-persiapan yang tepat karena lockdown itu sama saja mematikan semua aktivitas ekonomi dan sosial," tegasnya.

Hal yang harus diperhitungkan adalah ketahanan pangan. Cadangan pangan, khususnya sembako dan BBM harus benar-benar dipastikan tersedia. Masyarakat kelas menengah ke bawah juga harus diperhatikan lantaran tak semuanya memiliki simpanan memadai.

"Seberapa banyak masyarakat Indonesia yang bisa melakukan transaksi jual beli sembako dan lain-lain dengan cara cashless, mengunakan online shopping dan kartu kredit?" tanya ketua umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu ini.

"Kalau lockdown tanpa persiapan yang matang oleh Joko Widodo, bisa menimbulkan kerusuhan sosial dan ATM bisa diserbu alias masyarakat menarik besar besaran dananya di bank," sambungnya.

Di sisi lain, beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan, seperti merumahkan kegiatan belajar mengajar juga dinilai sebagai cara tepat meminimalisir penularan virus corona. Namun untuk kebijakan merumahkan para pekerja, jelasnya, juga tidak bisa disamaratakan.

"Kebijakan ini tidak mungkin dilakukan oleh pedagang dan buruh pabrik. Jadi, Kang Mas (Jokowi) belum lockdown karena memang tidak punya contigency plan dalam menghadapi pandemik corona," demikian Arief Poyuono.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya