Berita

Gedung MK/Net

Kesehatan

Bukan Hanya Menteri, Sembilan Hakim MK Ikut Tes Kesehatan Terkait Corona

SENIN, 16 MARET 2020 | 15:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemeriksaan kesehatan terkait wabah virus corona baru (Covid-19) oleh para pejabat tinggi institusi dan lembaga pemerintahan, masih terus dilakukan hingga hari ini.

Bukan hanya dari kalangan menteri, sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) juga ikut menjalani pemeriksaan kesehatan.

Kesembilan hakim konstitusi itu antara lain, Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic Foekh.


Ketua MK Anwar Usman menjelaskan, dia dan delapan rekan kerjanya diperiksa tim dokter Mahkamah Konstitusi yang bekerja sama dengan rumah sakit yang ditunjuk.

"Kami juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Tadi sudah diukur semua panasnya rata-rata masih normal. Mudah-mudahan sampai seterusnya," ujar Anwar Usman di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/3).

Namun demikian, MK juga akan menunda pengujian undang-undang yang sudah masuk. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-9.

"Seluruh persidangan, baik pleno maupun panel. Tidak bisa dipastikan sampai kapan," kata Anwar Usman.

Adapun sebelumnya, pada Minggu (15/3), Presiden Joko Widodo dan para menteri Kabinet Indonesia Maju telah menjalani pemeriksaan COVID-19.

Pemeriksaan ini pun dilatarbelakangi kasus positif yang menimpa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dia dinyatakan positif COVID-19 dan menjadi kasus ke-76, Sabtu (14/3).

Budi Karya diketahui juga memiliki penyakit asma dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto.

Hingga Minggu siang, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia dinyatakan sebanyak 117 orang dengan korban meninggal 5 orang dan jumlah yang sudah sembuh 8 orang. Mereka tersebar di Jakarta, Tangerang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Bali, Manado, dan Pontianak.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

TNI Terima Penyerahan 75 Senjata Peninggalan Konflik Sosial Maluku

Minggu, 04 Oktober 2026 | 03:17

MPSI Dorong Badan Khusus Tangani Pengungsi Internal Papua

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:50

KDMP: Dari Dukungan Negara Menuju Kemandirian Anggota

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:25

Gibran Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keabsahan Ijazah

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:50

Berpengalaman di Bidang Reserse, Irjen Dadang Didapuk jadi Kapolda Metro

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:20

Ketika Karbon Menjadi Komoditas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:43

Miliki Segudang Pengalaman, Tugas Berat Kini Menanti Herimen sebagai Kabaharkam

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:28

Laporan Keuangan Danantara Ditargetkan Rampung Oktober

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:04

Kapolri Baru Harus Usut Kasus Pembubaran Ibadah GKPI Mauk Sepatan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:33

Polisi Didesak Ungkap Kasus Pemecahan Kaca Mobil Jurnalis di Depok

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:13

Selengkapnya