Berita

Gedung MK/Net

Kesehatan

Bukan Hanya Menteri, Sembilan Hakim MK Ikut Tes Kesehatan Terkait Corona

SENIN, 16 MARET 2020 | 15:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemeriksaan kesehatan terkait wabah virus corona baru (Covid-19) oleh para pejabat tinggi institusi dan lembaga pemerintahan, masih terus dilakukan hingga hari ini.

Bukan hanya dari kalangan menteri, sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) juga ikut menjalani pemeriksaan kesehatan.

Kesembilan hakim konstitusi itu antara lain, Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic Foekh.


Ketua MK Anwar Usman menjelaskan, dia dan delapan rekan kerjanya diperiksa tim dokter Mahkamah Konstitusi yang bekerja sama dengan rumah sakit yang ditunjuk.

"Kami juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Tadi sudah diukur semua panasnya rata-rata masih normal. Mudah-mudahan sampai seterusnya," ujar Anwar Usman di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/3).

Namun demikian, MK juga akan menunda pengujian undang-undang yang sudah masuk. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-9.

"Seluruh persidangan, baik pleno maupun panel. Tidak bisa dipastikan sampai kapan," kata Anwar Usman.

Adapun sebelumnya, pada Minggu (15/3), Presiden Joko Widodo dan para menteri Kabinet Indonesia Maju telah menjalani pemeriksaan COVID-19.

Pemeriksaan ini pun dilatarbelakangi kasus positif yang menimpa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dia dinyatakan positif COVID-19 dan menjadi kasus ke-76, Sabtu (14/3).

Budi Karya diketahui juga memiliki penyakit asma dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto.

Hingga Minggu siang, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia dinyatakan sebanyak 117 orang dengan korban meninggal 5 orang dan jumlah yang sudah sembuh 8 orang. Mereka tersebar di Jakarta, Tangerang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Bali, Manado, dan Pontianak.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya