Berita

Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

WABAH VIRUS CORONA

Pemerintah Harus Pastikan Kebutuhan Pangan Aman Saat Karantina

SENIN, 16 MARET 2020 | 12:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah pemerintah untuk melakukan karantina wilayah dengan menerapkan sekolah dan kampus diliburkan, melarang masyarakat keluar rumah dan berada di kerumunan, serta para pekerja diminta bekerja di rumah, harus mempertimbangkan banyak hal.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah memastikan kebutuhan logistik masyarakat aman, dan meminta aparat keamanan seperti kepolisian dan TNI harus menjaga agar warga tertib dan mengikuti semua aturan dan instruksi pemerintah.

"Tentu upaya-upaya pengetesan dan pengujian sampling harus tetap dilanjutkan. Termasuk pengobatan dan isolasi bagi mereka yang terinfeksi," ucap Saleh dalam keterangan persnya, Senin (16/3).


Meski langkah pemerintah belum melakukan karantina wilayah, namun Komisi IX mendesak agar pemerintah saat melakukan tindakan tersebut harus mempersiapkan segala hal termasuk kebutuhan logistik dan keamanan masyarakat.

"Apalagi saat ini sudah ada gugus tugas yang dibentuk. Gugus tugas ini diharapkan dapat melibatkan para ahli dan akademisi untuk menentukan tindakan dan langkah yang terbaik yang harus dilakukan," ujarnya.

Selain karantina, lanjut Saleh, UU 6 tentang Kekarantinaan Kesehatan juga memberikan alternatif untuk melakukan pembatasan sosial. Dia juga meminta pemerintah mempertimbangkan agar masyarakat memberikan alternatif selain karantina wilayah dengan melakukan pembatasan sosial.

"Walaupun mirip dengan karantina, tetapi pembatasan sosial terkesan tidak begitu ketat. Bedanya, pembatasan sosial kelihatannya lebih pada upaya membatasi orang-orang melakukan pertemuan dalam skala besar. Termasuk agenda-agenda sosial keagamaan, keumatan, kepemudaan, olahraga, tempat rekreasi, dan pusat-pusat perbelanjaan," jelasnya.

"Dari keempat alternatif itu, sejauh ini belum ada yang dilakukan secara baku. Kalaupun ada pembatasan sosial di daerah, itu justru lebih pada kebijakan kepala daerah. Ini yang mestinya disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat," tandas Saleh menambahkan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya