Saleh Partaonan Daulay/Net
Langkah pemerintah untuk melakukan karantina wilayah dengan menerapkan sekolah dan kampus diliburkan, melarang masyarakat keluar rumah dan berada di kerumunan, serta para pekerja diminta bekerja di rumah, harus mempertimbangkan banyak hal.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah memastikan kebutuhan logistik masyarakat aman, dan meminta aparat keamanan seperti kepolisian dan TNI harus menjaga agar warga tertib dan mengikuti semua aturan dan instruksi pemerintah.
"Tentu upaya-upaya pengetesan dan pengujian sampling harus tetap dilanjutkan. Termasuk pengobatan dan isolasi bagi mereka yang terinfeksi," ucap Saleh dalam keterangan persnya, Senin (16/3).
Meski langkah pemerintah belum melakukan karantina wilayah, namun Komisi IX mendesak agar pemerintah saat melakukan tindakan tersebut harus mempersiapkan segala hal termasuk kebutuhan logistik dan keamanan masyarakat.
"Apalagi saat ini sudah ada gugus tugas yang dibentuk. Gugus tugas ini diharapkan dapat melibatkan para ahli dan akademisi untuk menentukan tindakan dan langkah yang terbaik yang harus dilakukan," ujarnya.
Selain karantina, lanjut Saleh, UU 6 tentang Kekarantinaan Kesehatan juga memberikan alternatif untuk melakukan pembatasan sosial. Dia juga meminta pemerintah mempertimbangkan agar masyarakat memberikan alternatif selain karantina wilayah dengan melakukan pembatasan sosial.
"Walaupun mirip dengan karantina, tetapi pembatasan sosial terkesan tidak begitu ketat. Bedanya, pembatasan sosial kelihatannya lebih pada upaya membatasi orang-orang melakukan pertemuan dalam skala besar. Termasuk agenda-agenda sosial keagamaan, keumatan, kepemudaan, olahraga, tempat rekreasi, dan pusat-pusat perbelanjaan," jelasnya.
"Dari keempat alternatif itu, sejauh ini belum ada yang dilakukan secara baku. Kalaupun ada pembatasan sosial di daerah, itu justru lebih pada kebijakan kepala daerah. Ini yang mestinya disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat," tandas Saleh menambahkan.
