Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin dinilai buruk dalam manajemen penanganan dan informasi dalam menghadapi virus corona atau Covid-19 di Indonesia.
Penanganan buruk tersebut semakin tampak ketika pemerintah memberikan informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya.
Baru-baru ini, warga Bekasi kembali dihebohkan dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menyebut bahwa warga Bekasi yang meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit (RS) Dr. Hafidz (RSDH) Cianjur, Jawa Barat ternyata positif Virus Corona.
Padahal, pemerintah melalui Jurubicara Penanganan Covid-19, Ahmad Yurianto menyebut bahwa warga Bekasi yang meninggal tersebut negatif corona.
Lebih paranya lagi, istri dan anak korban yang meninggal dunia tersebut juga dipastikan positif corona seperti yang disampaikan Ridwan Kamil.
"Dalam menangani Covid-19 pemerintah pusat terlihat buruk dalam manajemen penanganan, maupun dalam manajemen informasi. Hal itu terlihat baik dari pernyataan-pernyataan pemerintah yang sering menyepelekan kasus dan dari perbedaan-perbedaan informasi terkait korban," ucap Ubedilah Badrun kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/3).
Sebagai solusi, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini meminta kepada pemerintah untuk membuat pusat informasi dan desentralisasi penanganan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dipastikan akurat.
Hal itu perlu dilakukan agar mencegah terulang kembali penyampaian informasi yang tidak akurat yang akan berdampak buruk.
"Agar daya jangkauannya lebih dekat dan informasinya lebih akurat. Selain itu teknologi medis kita mesti menjadi perhatian pemerintah," tegas Ubedilah.
Tak hanya itu, Ubedilah juga mendesak agar pemerintah memperhatikan kondisi para medis dengan baik saat menangani korban corona.
"Perhatian terhadap para medis juga perlu di-manage dengan baik, jangan sampai mereka menangani korban corona tetapi justru terkena corona," pungkas Ubedilah.
