Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

PKS: Langkah Pemerintah Tangani Corona Harus Tepat Dan Terukur, Termasuk Opsi Lockdown

MINGGU, 15 MARET 2020 | 23:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah diminta segera melakukan strategi komprehensif dalam mengatasi wabah corona.

Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, prioritas utama adalah menyelamatkan rakyat, tidak ada prioritas lain.

"Strategi komprehensif yang saya maksud adalah yang terukur, cepat dan tepat mulai strategi pencegahan, edukasi hidup sehat termasuk penyemprotan disinfektan berbagai fasilitas publik. Hingga kebijakan jaga jarak atau social distancing, bahkan jika diperlukan langkah pengasingan atau lockdown sejumlah wilayah yang eskalatif penyebaran wabahnya," tutur Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/3).


Dalam kondisi seperti saat ini, kecermatan dan kecepatan perlu diperhatikan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Seperti kapan menerapkan social distancing seperti yang dilakukan sejumlah Pemda meliburkan sekolah.

Untuk penutupan tempat keramaian dan lockdown, sambung anggota Komisi I DPR RI ini bisa dimulai dari sektor penerbangan dan pelabuhan.

"Keselamat rakyat prioritas tertinggi saat ini. Kita semua mafhum pasti akan ada dampak ekonomi dan pertumbuhan. Tapi itu bukan prioritas sekarang. Pemerintah harus bertindak determinatif dalam mencegah persebaran virus ini," tegasnya.

PKS Sendiri telah melakukan langkah antisipatif dengan memerintahkan staf di DPR bekerja di rumah terhitung mulai tanggal 16 sampai 28 Maret sesuai perkembangan situasi.

"PKS siap bahu-membahu bersama pemerintah dan komponen masyarakat untuk memasifkan pencegahan, edukasi dan mitigasi persebaran virus corona," tuutpnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya