Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pemerintah Harus Lebih Proaktif Lawan Corona, Ini Beberapa Langkah Yang Bisa Ditempuh

MINGGU, 15 MARET 2020 | 04:35 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Banyak yang menilai respons Pemerintah Indonesia terkait penyebaran virus corona ini lamban. Sejumlah antisipasi tidak segera dilakukan meski di negara lain virus corona sudah memberi ancaman serius.

Seiring penyebaran virus corona yang semakin masif, pemerintah mau tidak mau harus lebih cepat mengambil langkah antisipatif dan reaktif. Seperti menyiapkan sarana prasarana tenaga medis dan tempat rujukan.

Termasuk terus mengedukasi masyarakat secara maksimal guna lebih waspada dan siap menghadapi virus corona. Sehingga tak muncul kepanikan di masyarakat.


Satu hal yang tak kalah penting adalah langkah strategis dan terukur usai Lockdown beberapa tempat hiburan, wisata, dan lembaga pendidikan seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Antara lain segera perintahkan dan bentuk tim peneliti, dokter, farmasi, komponem terkait untuk meneliti dan segera menemukan formulasi obat dan perawatan melawan virus corona bagi Indonesia," ucap Azmi Syahputra melalui keterangannya, Sabtu (14/3).

Selanjutnya, Pemerintah harus bijak dalam mengendalikan situasi dan tidak boleh buat panik masyarakat. Karena rentan memicu kericuhan sosial.

"Pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan baku dan bahan makanan. Aparat penegak hukum lebih aktif melakukan pemantauan terhadap para 'mafia sembako' yang coba memanfaatkan situasi dan bermain-main dengan keadaan ini. Termasuk perlu disiapkan tim pengawalan logistik di wilayah yang dianggap rawan," lanjut Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) ini.

Selain hal-hal tersebut, perlu peningkatkan fungsi polisi. Termasuk partisipasi masyarakat yaitu dalam membantu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ini sangat penting dan jadi prioritas karena keamanan dan ketertiban ini berdampak pada perekonomian dan keamanan nasional," demikian Azmi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya