Berita

Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Desak Pemerintah Minta Masukan Para Ahli, Komisi IX DPR: Kalau Harus Lockdown, Lakukan!

SABTU, 14 MARET 2020 | 23:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk segera meminta masukan para ahli jika memang harus dilakukan Lockdown atau mengisolasi seluruh Indonesia.

Sebab, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Sehingga rentan terhadap potensi penyebaran virus corona dan bakal jadi perhatian dunia.

Hal ini dikatakan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3).


"Menurut saya pemerintah harus segera memanggil semua ahli-ahli kita. Panggil, nanti pemerintah harus bicara dengan mereka secara jujur, fakta dan data dibuka. Nanti minta nasihat dari para ahli tersebut dan langkah apa yang paling penting untuk segera dilakukan Indonesia," ujar Saleh Daulay.

Selain itu, sambungnya, pemerintah juga mesti mengindahkan surat dari organisasi kesehatan dunia atau WHO yang meminta Indonesia untuk menyatakan status darurat virus corona.

"Jadi kalau kita tidak aman ya tentu juga tidak aman bagi negara-negara lain. Nah, karena itu tidak boleh menganggap bahwa itu enteng. Harus betul-betul dipikirkan. Dan saya yakin pemerintah kita akan dapat solusi apa jalan terbaik," tutur politikus PAN ini.

Selanjutnya, lanjut Saleh Daulay, jika rekomendasi dari para ahli mengharuskan Indonesia untuk Lockdown, maka hal tersebut sedianya diindahkan. Tujuannya, untuk keselamatan dan kemaslahatan warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

"Jika memang betul-betul menurut para ahli tanggap darurat harus dilakukan (Lockdown), saya kira ya pemerintah tidak ada salahnya sekarang menetapkan ada tanggap darurat," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya