Berita

Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Desak Pemerintah Minta Masukan Para Ahli, Komisi IX DPR: Kalau Harus Lockdown, Lakukan!

SABTU, 14 MARET 2020 | 23:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk segera meminta masukan para ahli jika memang harus dilakukan Lockdown atau mengisolasi seluruh Indonesia.

Sebab, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Sehingga rentan terhadap potensi penyebaran virus corona dan bakal jadi perhatian dunia.

Hal ini dikatakan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3).


"Menurut saya pemerintah harus segera memanggil semua ahli-ahli kita. Panggil, nanti pemerintah harus bicara dengan mereka secara jujur, fakta dan data dibuka. Nanti minta nasihat dari para ahli tersebut dan langkah apa yang paling penting untuk segera dilakukan Indonesia," ujar Saleh Daulay.

Selain itu, sambungnya, pemerintah juga mesti mengindahkan surat dari organisasi kesehatan dunia atau WHO yang meminta Indonesia untuk menyatakan status darurat virus corona.

"Jadi kalau kita tidak aman ya tentu juga tidak aman bagi negara-negara lain. Nah, karena itu tidak boleh menganggap bahwa itu enteng. Harus betul-betul dipikirkan. Dan saya yakin pemerintah kita akan dapat solusi apa jalan terbaik," tutur politikus PAN ini.

Selanjutnya, lanjut Saleh Daulay, jika rekomendasi dari para ahli mengharuskan Indonesia untuk Lockdown, maka hal tersebut sedianya diindahkan. Tujuannya, untuk keselamatan dan kemaslahatan warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

"Jika memang betul-betul menurut para ahli tanggap darurat harus dilakukan (Lockdown), saya kira ya pemerintah tidak ada salahnya sekarang menetapkan ada tanggap darurat," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya