Kiblat Informasi Corona Belum Satu Pintu, Pengamat: Pemerintah Harus Sadar

RMOL Penanganan wabah virus corona baru (Covid-19) yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo masih terus dikritisi, utamanya terkait dengan pola komunikasi yang dilakukan.

Salah seorang peneliti ilmu politik komunikasi dari Populi Centre, Rafif Imawan, menyinggung tata kelola informasi yang belum baik dilakukan pemerintah.

"Bahwa kemudian satu hal yang perlu dipahami, pemerintah harus sadar bahwa otoritas kepercayaan publik terhadap informasi itu sudah menyebar," kata Rafif Imawan dalam diskusi Populi Centre bertajuk 'Langkah Antisipasi Pandemik Corona', di The MAJ, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3).

Menyebarnya banyak informasi yang dimaksudkan Rafif ialah, publik sudah tidak lagi menjadikan informasi pemerintah sebagai yang utama. Akan tetapi, masyarakat cendrung mencari informasi lain yang beredar di media sosial.

"Bahwa sekarang orang tidak hanya percaya kepada satu otoritas, tapi juga ada informasi dari media sosial, tetangga, surat kabar, media dan banyak lagi sumber informasi," ucapnya.

Oleh karena itu, Rafif Imawan berharap pemerintah bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, bahwa apa yang disampaikan pemerintah adalah yang bisa dijadikan kiblat pembenaran.

"Menurut saya satu hal, jangan sampai identitas pasien tersebar ke media sosial. Karena bakal memiliki dampak sosial luar biasa," ungkap Rafif Imawan.

"Yang perlu dilakukan sekarang adalah kembali dalam situasi merebut otoritas informasi tersebut. Artinya menjadi semboyan yang bisa dipercaya," dia menambahkan.