Berita

Saleh Partaonan Daulay (dua dari kiri)/RMOL

Politik

Sebelum Terlambat, Pemerintah Didesak Jalankan Imbauan Darurat Corona WHO

SABTU, 14 MARET 2020 | 11:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Permintaan dari organisasi kesehatah dunia WHO terhadap Indonesia agar menetapkan status darurat virus corona (Covid-19) dinilai sangat perlu untuk diindahkan. Sebab, hal itu menyangkut kemanusiaan dan khususnya keselamatan warga.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay dalam serial diskusi Polemik bertajuk "Bikin Corona Merana", di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3).

"Saya sangat sepakat sekali dengan WHO, WHO itu menyurati kita itu bukan semata mengintervensi kita secara politik, itu tidak ada unsur politiknya, ini murni masalah kemanusiaan. Karena kalau Indonesia tidak selamat ini bahaya, untuk daerah lain, ini kan sudah menjadi pandemik global," kata Saleh Daulay.


Menurutnya, pemerintah sedianya tidak perlu bertele-tele dan terkesan lamban menangani virus corona sudah mewabah. Komisi IX DPR berharap besar agar pemerintah langsung mengindahkan imbauan WHO sebelum terlambat.

"Kalau ini tidak dilakukan, jangan sampai nanti ini sedikit terlambat. Saya belum melihat sampai saat ini upaya konkret yang dilakukan (pemerintah)," sesal Saleh Daulay.

Lebih lanjut, Wakil Sekertaris Fraksi PAN di DPR ini mendesak pemerintah agar segera mengindahkan imbauan WHO tersebut.

"Saya berharap sekaligus mendesak segara mengikuti langkah langkah yang disampaikan WHO itu," pungkasnya.

Dama diskusi Polemik, Selain Saleh Daulay turut hadir narasumber antara lain, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP Juri Ardiantoro, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra.

Kemudian, dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Muhammad Hafiz, pegiat kemanusiaan Gerakan #FightCorona Ferry Suranto, dan sSpesialis Komunikasi Untuk Perubahan Perilaku, UNICEF Rizky Ika Syafitri.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya