Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Kesehatan

Masyarakat Sudah Cukup Panik, Jokowi Harus Lockdown Indonesia

SABTU, 14 MARET 2020 | 04:10 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Desakan kepada pemerintah untuk mengisolasi kota atau lockdown terkait wabah virus corona kian didengungkan sejumlah pihak.

Seperti yang disampaikan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang meminta kepada pemerintah untuk me-lockdown Indonesia selama dua minggu agar penyebaran virus Covid-19 bisa diminimalisir. Hal ini juga sejalan dengan kepanikan masyarakat yang kian meninggi.

"Meminta Presiden RI untuk me-lockdown Indonesia selama 2 minggu dan pemerintah melakukan tahapan-tahapan pencegahan penyebaran virus corona yang terkoordinasi dengan baik," kata Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama dalam keterangan persnya, Jumat (13/3).


KNPI juga meminta kepada presiden untuk bersikap terbuka soal data virus corona ini. "Presiden melalui Menteri Kesehatan untuk mempublikasikan perkembangan virus corona yang sudah terjadi di Indonesia," tegasnya.

Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang sudah melakukan beragam cara untuk menekan penyebaran virus corona.

Di internal, KNPI pusat juga menginstruksikan semua pengurus DPD KNPI se-Indonesia berkoordinasi dan membantu kepala daerah dalam pencegahan penyebaran virus corona.

"Seluruh pengurus wajib melakukan koordinasi dan membantu menginformasikan kepada masyarakat tahap-tahap dalam penanggulangan penyebaran virus corona," beber Haris.

"Kami juga meminta masyarakat ikut melawan penyebaran virus corona ini. Paling tidak di lingkungan terdekat dengan mengikuti petunjuk yang sudah diberikan oleh pakar kesehatan kita," tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya